SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Sebagai asosiasi kehumasan tertua di Indonesia, PERHUMAS terus mengajak para praktisi humas untuk menguatkan nation branding Indonesia lewat #IndonesiaBicaraBaik. Seruan ini kembali disuarakan di acara Konvensi Humas Indonesia (KHI) yang berlangsung di Semarang, Sabtu (2/9/2023).

Upaya ini pun didukung organisasi humas serumpun seperti Ikatan Pranata Humas (Iprahumas), Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia APPRI), Himpunan Humas Hotel (H3), Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia (PERHUMASRI), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Forum Humas BUMN (FH BUMN), dan ASEAN Public Relations Network (APRN).

Dalam sesi Diskusi Panel Organisasi Serumpun, Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong mengutip kalimat filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Nietzsche mengatakan, tidak ada fakta, yang ada hanya interpretasi. Pria yang sebelumnya merupakan Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia juga mengutip teori dramaturgi Erving Goffman bahwa persepsi memengaruhi cara seseorang bertingkah laku.

Usman melanjutkan, jika dikaitkan dengan konteks kebangsaan, maka kita harus mengetahui tujuan secara jelas. Misalnya, ingin mendapatkan persepsi sebagai negara yang punya kepemimpinan yang baik, negara yang damai, atau negara yang toleran. “Saya rasa kita semua bisa menyampaikan hal positif tersebut dengan gaya masing-masing,” ujarnya.

Salah satu organisasi yang terus menyuarakan nation branding Indonesia berikutnya adalah FH BUMN. Organisasi ini meyakini bahwa reputasi BUMN akan ikut membangun reputasi sebuah negara. Dengan bekerja sama bersama Kementerian BUMN, FH BUMN memiliki kegiatan menyusun agenda setting setiap bulan. “Tujuannya, untuk membangun narasi tunggal BUMN ke depan,” kata Sekjen FH BUMN Wijaya Laksana.

Organisasi humas pemerintah, Iprahumas, juga terus menyerukan nation branding. Termasuk menyuarakan narasi tunggal kepemimpinan Indonesia di ajang KTT ASEAN ke-43, 5 – 7 September 2023. “Kami juga mendukung pengembangan kompetensi pranata humas,” kata Ketua Umum Iprahumas Thoriq Ramadani.

Kompetensi Kehumasan

Lain lagi dengan PERHUMASRI. Organisasi yang dipimpin oleh Anjari Umarjianto sebagai Ketua Umum PERHUMASRI tersebut meyakini upaya ini perlu didukung dengan pengembangan kompetensi kehumasan. 

Saat ini sudah ada 270 humas rumah sakit mendapatkan sertifikasi kehumasan. Hal ini sekaligus meningkatkan reputasi personal, reputasi institusional, dan reputasi nasional. Reputasi personal berarti reputasi perorangan insan rumah sakit, sedangkan reputasi institusional adalah memiliki kepercayaan di mata konsumennya. “Nah, kedua reputasi ini dapat membangun reputasi nasional bahwa masyarakat mempercayakan pengobatannya di dalam negeri,” katanya.  

Tak hanya di bidang rumah sakit, nation branding juga dapat ditingkatkan melalui sektor pariwisata. Di era kebangkitan pariwisata pasca-COVID-19, Himpunan Humas Hotel (H3) mengutamakan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. “Inovasi yang paling nyata adalah menjadikan H3 sebagai badan hukum,” kata kata Ketua Pengurus H3 Yulia Maria. Ia melanjutkan, H3 juga memastikan seluruh anggotanya terus beradaptasi dalam mengikuti sistem teknologi agar dapat berkomunikasi dengan mudah dan efektif terutama kepada para tamu hotel.    

Kerja nyata dalam meningkatkan reputasi bangsa di mata ASEAN ditunjukkan oleh ASEAN PR Network (APRN). Keketuaan Prita Kemal Gani dari Indonesia dalam organisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu berkontribusi di ranah komunikasi, khususnya PR. “Saat ini APRN menjadi wadah diskusi dan berjejaring di ASEAN, ” kata Executive Board APRN Rizka Septiana.

Melokal

Ketua Umum ISKI Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, dalam konteks identitas bangsa, tidak hanya soal bahasa. “Identitas budaya juga yang harus kita kembangkan,” katanya.

Pernyataan Dadang diamini oleh Ketua Umum ASPIKOM Bekti Istiyanto. Apalagi, kata Bekti, tren sudah berubah. Banyak yang membicarakan tentang cyber public relations dan digital public relations seolah-olah semua menjadi global. Padahal ada hal yang jauh lebih penting, yakni humas kebangsaan.

Humas kebangsaan dapat dikembangkan menjadi ide tentang bela negara yang sebenarnya. Humas kebangsaan juga dapat memiliki sebuah diferensiasi terhadap humas yang sifatnya korporat dan global. “Humas kebangsaan versi Indonesia dapat kita kembangkan dengan mengedepankan kearifan lokal. Inilah yang nantinya perlu digagas dalam kurikulum pembelajaran kehumasan,” katanya.

Ketua Umum APPRI Jojo S. Nugroho menambahkan. Ia berpendapat humas kebangsaan tak lepas dari perannya menghadapi tahun politik. Di tahun politik, humas harus senantiasa menjunjung etika humas supaya kampanye komunikasi tetap positif. Sehingga, tidak terjadi perpecahan walaupun saling bersaing. (rvh)