BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Kolaborasi dalam komunikasi kebijakan pemerintah merupakan hal penting yang dapat memastikan tercapainya kesepahaman di masyarakat. Hal itu yang ditekankan Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Marroli Jeni Indarto, saat menjadi pembicara kunci dalam sesi conference Satu Dekade PR INDONESIA Awards (PRIA) 2025 yang berlangsung di Bandung, Senin (24/2/2025).

Dalam konferensi bertemakan Inspirasi PR untuk Indonesia Masa Depan: Perspektif Kebijakan, Komunikasi, Teknologi, dan Bisnis yang Berkelanjutan, Marroli menjelaskan, Kementerian Komdigi sebagai orkestrator komunikasi kebijakan membutuhkan keterlibatan dari humas persuahaan swasta, BUMN, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah, dalam mengomunikasikan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan kebijakan ekonomi terbaru berupa Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Keterlibatan banyak pihak dibutuhkan untuk menjelaskan program-program prioritas negara ini demi pertumbuhan ekonomi ke nilai 6-8 persen," ucapnya di gedung Graha Pos Indonesia, Bandung, Senin (24/2/2025).

Dengan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen pada tahun 2025, lanjut Marroli, satu langkah kecil pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat direalisasikan. Adapun tiga langkah lainnya yang tak kalah penting yaitu pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi, pengembangan inovasi teknologi, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Program Prioritas Kementerian Komdigi

Terlepas dari program prioritas pemerintah, lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu juga berharap adanya keikutsertaan berbagai pihak dalam mendukung sejumlah program prioritas Komdigi. Disebutkan oleh Marroli, beberapa di antara program utama Komdigi untuk lima tahun ke depan seperti peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan layanan publik, pengawasan ruang digital dalam rangka memerangi judi online dan konten negatif, serta percepatan rancangan peraturan pemerintah terkait Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE).

Kolaborasi dalam program prioritas tersebut, tegas Marroli, akan menjawab salah satu tantangan dunia kehumasan kiwari, yakni menjaga persepsi publik dalam isu yang sangat dinamis. "Keterlibatan banyak pihak dalam tujuan negara mensejahterakan rakyat," ajaknya. (ARF)