Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2023 PERHUMAS di Semarang, Sabtu (2/9/2023) telah menghasilkan delapan rekomendasi strategi. Apa saja?
SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Menutup Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2023 di Semarang, Sabtu (2/9/2023), PERHUMAS melahirkan delapan rekomendasi. Rekomendasi strategi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi organisasi, kementerian, dan lembaga.
Menurut Ketua Umum PERHUMAS Boy Kelana Soebroto, rekomendasi tahun ini difokuskan pada tiga pilar utama pengembangan bidang kehumasan di Indonesia. Yakni, unsur sejarawan, industri, dan birokrasi.
Rekomendasi strategis tersebut lahir atas respons PERHUMAS terhadap beberapa tantangan yang dihadapi oleh praktisi public relations (PR) di masa mendatang. Tantangan yang dimaksud di antaranya ketidakpastian global yang berkaitan dengan isu politik, ekonomi, dan kesehatan.
Adapun perbedaan mendasar antara rekomendasi tahun lalu dibandingkan saat ini, salah satunya dari segi jumlah rekomendasi dari 5 (2022) menjadi 8 rekomendasi (2023). Perbedaan berikutnya, adanya rekomendasi khusus terkait pelaksanaan Pemilu 2024 dan positioning PR.
Berikut ini Delapan Rekomendasi Strategis Konvensi Humas Indonesia:
1. PERHUMAS Indicators. Panduan untuk praktisi dan akademisi dalam mengembangkan strategi komunikasi, meningkatkan kinerja, dan pemberdayaan masyarkat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PERHUMAS Indicators selama enam bulan dengan melibatkan 1.000 responden di seluruh Indonesia diketahui tingkat kepercayaan kepada organisasi swasta, BUMN, kementerian, dan Lembaga perlu ditingkatkan.
2. Peran Insan Kehumasan. Menjadi mitra strategis dalam institusi baik internal atau eksternal untuk mencapai tujuan organisasi dengan menguasai lima fundamental. Yaitu, strategic planning, strategic campaign, strategic media yang memadukan keterampilan analitis dan terapan mengenai media, krisis komunikasi, serta evaluation and measurement.
3. Kompetensi. Insan Kehumasan harus memiliki kompetensi untuk membangun diplomasi publik dengan kemampuan soft power ketika berinteraksi dengan publik global, membangun komunikasi berkelanjutan sesuai dengan SDGs dan lebih kreatif dalam merancang program berbasis environmental, social, governance (ESG), memperhatikan unsur diversity, equity, inclusion (DEI) dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan tetap menjunjung nilai juga etika, menguatkan semangat kolaborasi.
4. Kapabilitas. Memperkuat, kapabilitas dengan sertifikasi dan akreditasi kehumasan.
5. Karakter. Jujur, beretika, terpercaya, kolaboratif, kompetisi positif, kreatif dan empati.
6. Narasi. Membangun narasi positif #IndonesiaBicaraBaik dan mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tantangan zaman.
7. Pemilihan Umum 2004. Mengingat pentingnya pemilih 2024, bagi Indonesia, para praktisi humas harus memastikan bahwa mereka berperan aktif dalam menjaga stabilitas informasi dan komunikasi. Kehumasan memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan akurat dan seimbang, mengedepankan etika dalam setiap komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu politik, berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti media, pemerintah, dan organisasi sipil untuk mengedukasi publik dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.
8. Organisasi Kehumasan Serumpun. Sepakat untuk mendorong dan memperkuat nation branding melalui program-program yang terintegrasi dari organisasi masing-masing.
Sebagai penutup, Boy berpesan bahwa keterlambatan rekomendasi tersebut memerlukan tindak lanjut yang konkret. PERHUMAS sebagai organisasi kehumasan di Indonesia akan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan rekomendasi ini. “Kami akan melakukan evaluasi melalui PERHUMAS Indikator 2024 untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap organisasi,” ujar Boy.
Selain itu, PERHUMAS juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapabilitas anggotanya sesuai dengan aspek-aspek yang telah direkomendasikan. (jar)