JAKARTA, PRINDONESIA.CO  – Dalam rapat koordinasi Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Selasa (10/1/23), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merilis data  mengenai pemblokiran terhadap 11.140 berita bohong (hoaks) sejak Agustus 2018 - 14 Februari 2023. Tercatat 8,37 persen dari total keseluruhan jumlah tersebut adalah berita hoaks tentang isu politik. Bahkan hingga 4 Januari 2023, Kemenkominfo sudah menutup 1.321 hoaks politik.  

Selain Kemenkominfo, aparat kepolisian juga mencatat adanya kenaikan hoaks setiap menjelang pemilu. Menurut Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang pada saat acara tersebut masih menjabat sebagai Kepala Divisi Humas mabes Polri, berdasarkan hasil kajian pemerintah pada Pemilu 2019, informasi hoaks meningkat sekitar 60 persen menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, sampai KTP bertebaran di mana-mana.

Kondisi tentu saja harus diantisipasi. Sebab, menurut  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty, seperti yang dikutip dari www.kompas.com, hoaks politik dapat menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat.  

Tiga Strategi

Di tempat terpisah, di Jakarta, Kamis (2/3/2023), Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, seperti yang dilansir dari www.cnnindonesia.com, mengatakan, pihaknya telah menyusun tiga strategi untuk menangkal hoaks politik. Ketiganya meliputi strategi edukatif, korektif, dan laporan dari masyarakat. Berikut uraiannya:

1. Strategi Edukatif

Kemenkominfo telah melakukan strategi edukatif melalui literasi digital ini sejak 2020. Menurut pria yang dinobatkan sebagai “Bapak Humas Indonesia” pada acara Jambore PR INDONESIA (JAMPIRO) di Bali, 2021 lalu, strategi ini adalah upaya yang dilakukan untuk n meredam hoaks politik dari hulu.

2. Korektif

Pada tahap kedua, pemerintah melalui Kemenkominfo memantau ruang digital selama 24 jam. Strategi ini diperkuat dengan memaksimal keberadaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang disebut Automatic Identification System (AIS) untuk membantu patroli siber dalam mengidentifikasi hoaks politik.

3. Laporan Masyarakat

Usman mengatakan, berbagai strategi ini menjadi sia-sia tanpa adanya dukungan masyarakat. Untuk itu, ia berharap masyarakat peka untuk melaporkan berbagai informasi yang mengandung unsur hoaks politik. Kemenkominfo selanjutnya akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada penegak hukum seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, ia berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 kali ini dapat berlangsung lancar dan damai. (jar)