JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Berdasarkan data Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kementerian yang berada di bawah kepemimpinan Sri Mulyani selaku Menteri ini berhasil menjalankan 630 dari 745 strategi komunikasi sepanjang tahun 2022. Kondisi ini tentu saja berdampak positif terhadap citra dan reputasi Kemenkeu.

Sebenarnya, tren positif ini sudah berlangsung sejak Kemenkeu mulai berbenah pascakrisis “mafia perpajakan” yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2010. Dengan seketika, semangat reformasi yang sedang diusung sang Menteri kala itu runtuh, begitu pula dengan citra aparat perpajakan.  

Bak petir di siang bolong, krisis serupa terjadi lagi ketika mencuat kabar di Twitter mengenai kasus penganiayaan, 22 Februari 2023. Ternyata, diketahui pelakunya adalah anak pejabat pajak.

Tak cukup sampai di situ, kasus ini ternyata menimbulkan efek karambol. Dikutip dari www.kompas.com, kasus ini makin ramai tatkala publik jadi mempertanyakan asal-usul harta yang dimiliki oleh ayah dari anak pejabat pelaku penganiayaan tersebut.

Sebab, kekayaan yang spektakuler itu dianggap tidak nyambung dengan jabatannya yang merupakan PNS Eselon III di DJP. Persis seperti kejadian 13 tahun lalu, kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas DJP langsung sirna. Seruan malas bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pun ramai di media sosial.

Menteri Sri bersama jajarannya langsung bergerak cepat untuk mengatasi krisis dan mengembalikan kepercayaan publik. Serangkaian tindakan tegas dilakukan mulai dari mencopot jabatan hingga memerintahkan Inspektorat Kementerian Keuangan untuk memeriksa ulang aset dan harta pejabat yang bersangkutan.

Di hadapan pewarta melalui konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Jumat (24/2/2023), seperti dikutip dari finance.detik.com, Sri memastikan bahwa ia memahami kekecewaan publik. Ia juga meyakinkan akan terus menjaga integritas dan profesionalitas seluruh jajarannya dalam mengelola penerimaan negara.

Sikapnya ini juga sejalan dengan pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, tak lama setelah menerima informasi tersebut, Rabu (22/2/2023). Bahwa kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu.

Langkah Strategis

Berbagai langkah strategis yang dilakukan Menteri Sri bersama jajarannya itu juga sesuai dengan rumus Kemenkeu dalam menghadapi krisis. Rumus itu pernah diungkapkan oleh Rahayu Puspasari saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu di acara Corporate Communication Talks (4^th Edition), Kamis (19/1/23).

Menurut perempuan yang kini menjabat sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Anggaran tersebut, keberhasilan organisasi menghadapi krisis ditentukan oleh tiga hal. Yakni, pada saat menentukan krisis, memetakan krisis, dan mengelola krisis. Berikut uraiannya:

1.      Menentukan Krisis

Sebelum menentukan krisis, isu dibagi dalam empat bagian. Terdiri dari normal, sensitif, prakrisis, dan krisis. Puspa, begitu ia karib disapa, mengatakan, isu akan masuk kategori krisis kepercayaan publik apabila pemberitaan negatif sudah mencapai lebih dari 10 persen.

2.      Memetakan Krisis

Pemetaan krisis menjadi hal paling krusial dalam ketika berhadapan dengan krisis kepercayaan publik. Sebab, sedikit kesalahan saja, bisa membuat kepercayaan publik terhadap institusi semakin merosot.

3.      Mengelola Krisis

Pengelolaan krisis harus dihadapi dengan bijak. Menurutnya, ketika institusi sedang diserang isu, di situlah sebenarnya momentum terbaik bagi mereka untuk bisa menjelaskan kepada publik dan mengurangi kesenjangan pemahaman. (jar)