BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) selama 27 hari pada tahun 2022, terdapat sembilan temuan. Dari sembilan temuan tersebut, ada tiga poin yang mendapat sorotan khusus saat sesi gelar wicara Outlook Humas Pemerintah 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di Bandung, Sabtu (17/12/2022).   

Pertama, terdapat 2 instansi kementerian yang menyiapkan isu tahun politik dan persiapan Keketuaan KTT ASEAN.  Kedua, ada 46 situs instansi (18 kementerian, 12 lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 4 perguruan tinggi) belum menyinggung isu tahun politik dan KTT ASEAN secara langsung. Ketua, tidak semua situs instansi pemerintah memiliki kanal khusus siaran pers.

Menurut Wakil Ketua Umum Iprahumas Dyah Rachmawati Sugiyanto yang merupakan satu dari sembilan tim pada penelitian tersebut, kondisi ini menunjukkan strategi komunikasi belum masuk ke dalam strategi kehumasan secara masif.

Ia juga menyayangkan masih adanya temuan situs instansi pemerintah belum memiliki kanal khusus siaran pers. Padahal situs instansi dianggap sebagai platform resmi yang mencerminkan wajah institusi. Hal ini tidak bisa terlepas dari humas pemerintah. Sebab, pengelola konten situs, khususnya siaran pers dan berita, pada umumnya dikelola oleh unit bidang kehumasan.

Kondisi ini ternyata turut menjadi perhatian khusus Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Ia menyoroti sulitnya media mengakses informasi dan data instansi pemerintah.

Inilah yang kemudian menjadi salah satu masyarakat jarang menemukan informasi mengenai program atau kinerja pemerintah di laman informasi publik. Jikapun ada, sering kali informasinya tidak diminati.

Penyajian dan Kemasan Berita

Menurut Wenseslaus, alasannya karena cara pengemasan yang dinilai kurang tepat. Contoh, apabila ada informasi mengenai data dan angka, penyajiannya kurang menarik dan mudah dipahami. “Informasi yang penuh dengan data dan angka itu perlu perlakuan khusus dalam pengemasannya, sebelum diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti soal value atau nilai berita. Berdasarkan pengamatannya, informasi yang umumnya ditayangkan di portal resmi pemerintah, mayoritas didominasi oleh berita seremoni. Menyikapi hal itu, ia berpendapat, sudah saatnya humas menemukan cara-cara baru dalam menyajikan informasi yang ramah untuk masyarakat awam.

Selain kemasannya, humas juga perlu mengkaji platform yang digunakan. Dalam dinamika media sosial saat ini, setiap platform memiliki audience behaviour yang berbeda. Facebook, misalnya. Saat ini mulai ditinggalkan oleh Generasi Z dan beralih menjadi media komunikasi bagi Generasi Baby Boomers. Oleh karena itu, humas perlu menyelaraskan target audiens dengan kanal yang ingin digunakan.

Kampus Merdeka

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Wisnu Widjanarko, Ketua Bidang MBKM PP Aspikom, dapat mengacu pada Rekomendasi “Top 10 Isu Komunikasi Publik untuk Penguatan Peran Humas Pemerintah 2023” yang dibuat oleh Iprahumas.

Salah satunya terkait Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. “Program Kampus Merdeka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk langsung merasakan ekosistem dan dinamika praktik kehumasan di lembaga pemerintahan,” katanya.

Saat ini, mata kuliah mengenai komunikasi publik dan humas pemerintahan sudah dihadirkan di beberapa kampus di tanah air. Hal ini tentu berkontribusi terhadap keilmuan dan pemahaman calon humas di masa depan. Apalagi tidak sedikit pranata humas yang memulai kariernya bukan dari humas.

Melalui program Kampus Merdeka, Wisnu melanjutkan, pranata humas yang sudah madya bisa masuk ke kampus untuk melakukan kolaborasi bersama dan mencetak generasi humas pemerintahan yang cemerlang di masa depan. (zil)