JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Isu ini menghangat dalam Konvensi Nasional Media Massa “Membangun Kedaulatan Nasional di Tengah Gelombang Digitalisasi Global dan Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan". Berikut ini adalah rangkuman rekomendasi Konvensi  Nasional Media Massa dalam rangka memeringati Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Selasa (8/2/2022), dari rilis yang diterima PR INDONESIA. Rekomendasi merupakan buah pemikiran dari praktisi kalangan media, pemerintah, pelaku usaha di bidang digital, hingga pengamat.

Persoalan pertama yang dihadapi media adalah permasalahan yang ditimbulkan transformasi digital. Permasalahan tersebut antara lain dikarenakan berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik, potensi capital outflow dari surplus ekonomi digital, menghilangnya potensi pajak dari ekonomi digital, problem ketidaksetaraaan hukum dalam industri media dan teknologi, hingga lahirnya pengangguran jenis baru.

Situasi ini menuntut dilakukannya telaah yang mendalam tentang kedaulatan digital. Hal ini bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang seperti kepentingan ekonomi, kepentingan politik maupun kepentingan alih teknologi.

Guna membangun ruang publik yang sehat, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 merekomendasikan agar pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat baik itu kehadiran regulasi publisher right maupun regulasi lain yang bertujuan membangun kemandirian atau kedaulatan digital.

Model Media Berkelanjutan

Persoalan selanjutnya adalah menciptakan model media massa yang berkelanjutan. Ada lima rekomendasi Konvensi Nasional Media Massa 2022. Pertama, pers Indonesia mesti menyeimbangkan antara model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan programatik dengan model bisnis yang bertumpu pada pendapatan iklan langsung (direct sale). Keseimbangan ini diperlukan guna menghindari ketergantungan berlebihan terhadap platform global. Sehingga diharapkan pers nasional bertumbuh dalam kapasitas ekonominya sendiri.

Kedua, pers Indonesia harus menyeimbangkan akses langsung pengguna ke website media dengan akses tidak langsung pengguna yang difasilitasi platform media sosial, mesin pencari atau agregator berita. Akses langsung ke media menggambarkan kekuatan brand media. Kekuatan brand inilah yang perlu dibangun untuk menopang kapasitas bisnis jangka panjang media massa.

Ketiga, penting bagi media massa Indonesia untuk mempertahankan atau meningkatkan hubungan langsung dengan kalangan pengiklan dan khalayak pengguna. Keempat, komunitas media massa di Indonesia wajib secara bersama-sama mempertimbangkan berbagai inisiatif kolaborasi antarmedia. Kolaborasi ini sangat penting untuk mereservasi jurnalisme berkualitas di era epidemi disinformasi, serta untuk bersama-sama membangun model bermedia yang berkelanjutan.

Terakhir, komunitas pers nasional Indonesia harus kembali kepada khitah sebagai kekuatan keempat demokrasi dan ruang publik yang beradab. Untuk itu, berpegang teguh kepada jurnalisme berkualitas atau jurnalisme publik mutlak harus dilakukan. Untuk menghindari tekanan disrupsi, media massa harus bisa menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan publik di jagat media baru. (rvh)