Login Into Your Account
Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini humas pemerintah memiliki peran strategis dan penting sebagai komunikator kelembagaan dan penyampai pesan edukatif bagi masyarakat. Humas pemerintah tidak sekadar mengatur strategi komunikasi yang efektif demi menunjang misi pemerintah semata, tapi lebih dari itu, peran pelayanan publik merupakan hal terpenting dan menjadi aspek kunci akuntabilitas pemerintah.
Oleh: Syaiful Azhary, Pranata Humas Ahli Muda BKHH LIPI Kawasan Purwodadi
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dalam tulisan kali ini, saya akan membahas peran humas pemerintah tersebut, terutama kaitannya dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kerap disebut Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Program yang diluncurkan oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2020 ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin cepat di era Revolusi Industri 4.0.
Program MBKM menuntut setiap perguruan tinggi untuk memberikan hak bagi mahasiswa untuk belajar diluar prodinya maksimal selama tiga semester. Mereka harus dapat meningkatkan kompetensi lulusan, soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan menghadapi kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program MBKM ini melibatkan beberapa pihak yaitu perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra.
Di kantor penulis, Balai Konservasi Tumbuhan (BKT) Kebun Raya Purwodadi – LIPI, mahasiswa yang mengikuti program MBKM akan diperkenalkan dengan koleksi tanaman sebagai obyek riset. Observasi lapangan rutin terhadap obyek riset, resume jurnal ilmiah, praktik penulisan proposal skripsi sesuai sistematika ilmiah, dan berbagai kegiatan praktik dan riset lain.
.png&w=150&h=150 "image profile")
.jpg&w=283&h=194)
