JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Hal ini disampaikan oleh Head of Corporate Secretary PT SMI Ramona Harimurti kepada PR INDONESIA melalui wawancara virtual, Senin (26/7/2021). Ia mengatakan, dorongan untuk melakukan audit komunikasi ini dipicu karena korporasi mendapat tanggung jawab yang lebih luas. Awalnya, perusahaan yang berdiri sejak 2009 ini hanya memberikan pembiayaan untuk infrastruktur.

Seiring berjalannya waktu, PT SMI mendapat mandat dari pemerintah untuk memberikan pembiayaan di luar infrastruktur. Mandat tersebut, kata perempuan yang karib disapa Mona itu, tertuang dalam tiga pilar PT SMI. Pertama, pembiayaan dan investasi. “Layaknya bank, kami menyediakan pembiayaan konvensional maupun syariah untuk korporasi maupun pemerintah daerah,” ujarnya. Kedua, jasa konsultasi terhadap pemilik proyek infrastruktur. Ketiga, pengembangan proyek, yakni memberikan pendampingan pihak-pihak yang menjalankan proyek.

Untuk mendukung tiga pilar ini, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) PT SMI dituntut untuk lebih mengenal para stakeholder. Mereka menilai perlu adanya komunikasi intens dengan stakeholder yang lebih luas. Mereka juga menyadari bahwa stakeholder yang berbeda harus didekati dengan cara yang berbeda pula. “Agar efektif, kami lantas memutuskan untuk melakukan audit komunikasi,” ujarnya.