MAGELANG, PRINDONESIA.CO - Salah satunya, pembangunan akses jalan dan infrastruktur menuju lahan otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB) yang mulai bisa dikerjakan dalam beberapa bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Menparekraf usai mengikuti “Rapat Koordinasi Kemenko Marves Triwulan Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur”, yang berlangsung di Ruang Rapat Manohara, Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2021).

Pembangunan akses jalan dan infrastruktur diperlukan untuk peningkatan lebar dan kualitas jalan masuk ke zona otorita dari Kabupaten Purworejo melalui Desa Sedayu sepanjang 23 km. "Selanjutnya terkait status lahan yang sedang diupayakan pengurusan dari sertifikat APL (Area Penggunaan Lain) ke HPL (Hak Pengelolaan). Ini yang sedang kita proses dgn KLHK, targetnya bulan Juli ini untuk yang Polygon II dan bulan Desember untuk yang Polygon I,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Untuk Polygon I sendiri luas wilayahnya sebesar 21,22 Ha, sedangkan Polygon II luas wilayahnya 31,12 Ha telah selesai pemenuhan syarat TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan), sehingga Polygon II diproyeksikan rampung lebih cepat dibandingkan dengan Polygon I. Selanjutnya, ada kerja sama jangka panjang dengan Perum Perhutani yang sudah ada dalam bingkai MoU Kemenparekraf dengan BUMN. Menparekraf mengatakan akan mendorong dewan pengarah untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut bisa direalisasikan.

Terakhir, pembentukkan BLU (Badan Layanan Umum). BLU Badan Otorita Borobudur yg mengelola lahan otoritatif di Purworejo dan wilayah koordinatif di tiga DPN, sudah masuk ke dalam tahap pembahasan dan evaluasi, diharapkan bisa segera selesai. Sedangkan BLU untuk Cagar Budaya juga akan diproses oleh Balai Konservasi Cagar Budaya karena berkaitan dengan pengelolaan di zona satu dengan zona dua Candi Borobudur.

BLU ini adalah konsep yang diusung BOB dan dengan dukungan dari Bappenas sedang dijajagi dengan skema Public Private Partnership, karena anggaran yang dimiliki Kemenparekraf terbatas sementara tuntutan pembangunan lahan tersebut sangat tinggi. Maka dilakukan dengan pembangunan berbasis kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“BLU ini akan difinalisasikan dalam rapat koordinasi triwulan ke depan, jadi mungkin tiga bulan dari sekarang, tapi memang targetnya Juli ini sudah bisa difinalisasikan. Karena ini adalah bentuk kerja sama dari tiga pihak, ada Kemendikbud Ristek, Kementerian BUMN, PT. TWC dan kami sendiri. Sebetulnya secara prinsip sudah sepakat, tinggal bagaimana penjabarannya dalam bentuk nota kesepahaman yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk BLU yang baru,” jelas Sandiaga.

Pada intinya zona satu dan zona dua di Borobudur akan menjadi domain Kemendikbud Ristek yang nantinya lahan tersebut akan berbasis pelestarian cagar budaya. Sedangkan zona yang diluar ini sedang diupayakan kerja sama dengan pola KPBU. “Untuk atraksinya sendiri, tadi saya sempat melihat dari beberapa titik ada kemungkinan diciptakan suatu atraksi yang berkaitan dengan eco-tourism, mulai dari tracking sampai dengan agrowisata, dan juga berkaitan dengan advanture yang dipandu dengan aplikasi,” ujarnya.

Pemerintah melakukan semua langkah ini secara all out. Sebab, Borobudur adalah salah satu dari lima destinasi super prioritas. Borobudur juga mampu membuka peluang kerja seluasnya. Misalnya, Borobudur dengan homestay dan produk ekonomi kreatifnya terus beradaptasi dengan keterampilan atau keahlian baru. "Sehingga, para pelaku bukan hanya bisa berjualan on-line dan bisa membuat konten, tetapi juga bisa menceritakan dalam konsep storynomics agar tercipta ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berpihak kepada masyarakat sekitar Borobudur dan betul-betul membantu teman-teman yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi,” lanjut Menparekraf.

Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Neil El Himam, menambahkan terdapat kerja sama antar Kemenparekraf dengan Kemendikburistek dan BUMN terkait pengembangan AR (Augmented Reality) dan VR (Virtual Reality) yang tahun ini sudah mulai dijalankan melalui program Nyatakan.Id. Dan Kemendikbud Ristek akan membangun museum dengan penyematan teknologi hi-tech terkait dengan AR dan VR dari Borobudur itu sendiri. “Kementerian Tenaga Kerja sekarang ini juga sedang mendorong yang namanya Balai Latihan Kerja Komunitas bentuk dari public partnership, lebih bersifat bottom-up. Jadi, apa yang dibutuhkan nanti di lapangan akan disiapkan oleh teman-teman komunitas dan dibantu dengan pemerintah,” katanya.

Sementara Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Indah Juanita, mengatakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Menparekraf mengenai akses jalan dan infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memutuskan bahwa aksesibilitas akan segera di bangun dengan payung hukum Keppres (Keputusan Presiden). “Ini merupakan satu perjuangan yang luar bisa dari kita semua untuk mewujudkan jalur jalan tersebut. Untuk BLU sendiri akan kita rapatkan lagi antara Kemenparekraf dengan Kemendikbud Ristek, karena nanti akan ada pembagian wilayah yang harus dipastikan, agar wilayah tersebut benar-benar definitif, dan tidak tumpang tindih,” ungkap Indah. (adv)