JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, suatu kali pernah mengatakan, bahwa tugas pemerintah itu adalah memberi perintah. Di balik kalimat itu, tersebut sebuah pesan kuat bahwa, seorang pemimpin memiliki tugas yang penting: mengambil keputusan dan kemudian memerintahkan orang-orang yang berkompeten untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Jauh sebelum sebuah keputusan dilahirkan, tentu ada proses yang panjang. Dalam tradisi kepemimpinan modern, proses panjang guna melahirkan keputusan itu harus berlangsung efisien dan efektif. Lazimnya sebuah proses bisnis di perusahaan. Semakin panjang dan berbelit, maka pengambilan keputusan semakin lama dan berpotensi kehilangan momentum yang tepat. Kendati demikian, keputusan juga tidak bisa diambil terburu-buru. Tetap ada norma yang harus dilakoni, supaya kecepatan pengambilan keputusan sudah sangat matang dipertimbangkan dari berbagai sudut.

Kadang kala, proses  bisnis lahirnya sebuah keputusan  menjadi begitu lama tercipta, atau bahkan malah mengambang, tanpa ada kejelasan kebijakan yang diambil, lantaran ketiadaan atau bahkan hilangnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Padahal, proses bisnis pengambilan keputusan tetaplah membutuhkan hasil akhir: kebijakan!

Situasi ini berbeda dengan sebuah proses perundingan para pihak. Seringkali terjadi, sebuah perundingan menghasilkan keputusan: “sepakat untuk tidak sepakat”. Itulah jalan buntu.

Di sebuah organisasi, sekecil apapun organisasi itu, keputusan akhir dari sang pemimpin sangat dibutuhkan. Karena keputusan itu perlu dikomunikasikan kepada publik, masyarakat, komunitas, atau warga, di tingkat paling bawah. Tanpa ada komunikasi dari sang pemimpin, rumors mudah beredar. Isu pun menjadi liar. Sulit untuk dikendalikan. Akibatnya? Sang pemimpin bisa kehilangan kredibilitas, bahkan legitimasinya.

Tiga Kemungkinan

Ada banyak kemungkinan ketika sebuah keputusan dari pemimpin tak kunjung muncul, atau malah urung terjadi. Pertama, akibat begitu banyak informasi yang diterima pemimpin. Celakanya, jika informasi-informasi itu tidak saling memperkuat, melainkan malah bertolak belakang. Akibatnya, pemimpin akan kesulitan menyimpulkan informasi mana yang paling relevan dan tepat untuk dijadikan bekal mengambil keputusan.

Kedua, momentum. Bisa jadi, sebuah keputusan akan ditunda, atau bahkan dibatalkan jika momentumnya tidak kunjung tiba. Pemimpin akan berpikir, jika keputusan diambil di saat yang tidak tepat, reaksi publik dikhawatirkan akan negatif. Menampar citra dan reputasi pemimpin. Pilihannya, adalah menunda keputusan, atau malah tidak pernah akan memutuskan hal yang sedang dibahas.

Ketiga, keberanian mengambil risiko. Setiap keputusan selalu berbungkus risiko, sekecil apapun itu. Pemimpin yang bijak, sadar betul soal risiko tersebut. Itulah sebabnya, mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum keputusan dilahirkan, adalah langkah yang tepat. Namun, pada akhirnya, keputusan harus tetap diambil. Tanpa keberanian mengambil keputusan, keraguan pun akan tertuju pada sang pemimpin dari publik. Apalagi jika keputusan tersebut telah ditunggu-tunggu. Telah berproses panjang dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam praktik kepemimpinan, ada banyak variasi model kepemimpinan terkait tiga faktor tersebut. Mulai dari pemimpin yang peragu. Pemimpin yang lebih memilih menyerahkan keputusan diambil oleh bawahannya. Atau bahkan, pemimpin yang lebih suka tidak pernah mengambil keputusan sama sekali di masa kepemimpinannya.

Sebaik-baiknya pemimpin, adalah pemimpin yang bermanfaat bagi publik yang dipimpinnya. Tabik! (Asmono Wikan)