JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Hal ini pula yang menjadi prinsip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin.

Ganjar lantas mengenang pengalamannya ketika dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari tahu model komunikasi yang diinginkan oleh masyarakat.

Alasannya, masyarakat akan sulit menerima informasi dan pesan yang ia sampaikan apabila gaya penyampaiannya tidak sesuai dengan karakter dan keinginan mereka. Dengan cara inilah pemimpin dapat dipercaya oleh publiknya. Apalagi salah satu tugas pemimpin adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel kepada rakyat.

Ternyata, salah satu model komunikasi yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Jateng adalah apabila informasi disampaikan dengan cara kaku dan pidato formal. “Kesalahan komunikasi ini mengakibatkan masyarakat berpendapat layanan pemerintah tidak prima,” ujarnya Konvensi Nasional Humas (KNH) 2020, Sabtu (5/12/2020).

Mengetahui hal itu, Ganjar melakukan beberapa gebrakan. Antara lain, merombak teks pidato dari formal menjadi narasi singkat hingga mengandung unsur storytelling. “Pemimpin harus berkomunikasi dengan cara egaliter, humanis dan tidak berjarak,” ujarnya. Selanjutnya, bekerja sama dengan media untuk membuat laporan rutin transparansi dan akuntabilitas terkait dana untuk masyarakat.

Media Sosial

Mengingat masyarakat ingin berkomunikasi dengan cara yang cepat, Ganjar lantas mewajibkan seluruh dinas mengaktifkan akun media sosial. Sekarang, seluruh dinas di Jawa Tengah dapat mengomunikasikan berbagai aktivitas yang sedang mereka lakukan dan menjawab beragam pertanyaan publik.

Kondisi ini juga memacu setiap dinas untuk berinovasi dan melakukan beragam kreativitas, salah satunya membuat aplikasi. “Melalui aplikasi, mereka dapat mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Di samping itu, Ganjar juga menginisiasi pelatihan kehumasan di masing-masing dinas. “Kami mengundang pembawa acara dan wartawan berpengalaman untuk memberikan pelatihan,” ujarnya. Tujuannya, tak lain agar setiap dinas dapat membuat konten yang ringan, mudah diterima dan dipahami masyarakat. Harapannya, publik tak lagi memandang birokrasi sebagai sesuatu yang menyulitkan.  (rvh)