JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Demikianlah pernyataan yang disampaikan oleh Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, saat membuka sesi acara “The 1^st Indonesia Public Affairs Conference (IPAC): Public Affairs in Today’s Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kiroyan Partners bekerja sama dengan PR INDONESIA, Rabu (25/11/2020).

Rahayu yang pagi itu membawakan tema bertajuk “Multistakeholder Collaboration for Indonesia’s Transformation Beyond 2020” menjelaskan bahwa Indonesia perlu melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. “Pemerintah perlu melibatkan banyak aspek untuk membuat suatu jaring agar perekonomian tidak jatuh tajam,” ujarnya.

Untuk mencapai target itu, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu, telah hadir dengan memberikan stimulus fiskal sejak April. Sementara dari sisi keuangan, Kemenkeu sejak awal melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, termasuk menggandeng LPS untuk mencapai suatu kondisi keuangan yang meskipun terdampak, tapi masih bisa dikendalikan. 

APBN menjadi instrumen penting yang bisa menyelamatkan di kondisi seperti ini. Karena, ketika semua mengalami perlambatan, pemerintah bisa memberikan stimulus di berbagai sektor seperti kesehatan, UMKM, bantuan sosial (bansos), insentif usaha, hingga subsidi kuota untuk masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah menjaga UMKM khususnya menengah ke bawah. Salah satunya dengan memberikan bantuan dan keringan berupa bansos, subsidi bunga, pembiayaan koperasi, dan sebagainya. Pemerintah juga melakukan pembiayaan untuk sektor korporasi pada industri strategis dengan melakukan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN). Lainnya untuk industri, memberikan relaksasi perpajakan.

Upaya ini membuat aktivitas ekonomi berangsur membaik, seperti yang terjadi di Bulan Oktober. Beberapa indikator ekonomi juga mulai bergerak variasi. “Namun, harus tetap diwaspadai perkembangannya hingga akhir tahun,” ujarnya.  

Ubah Strategi

Menurut Puspa, kunci untuk dapat melewati tantangan ini memang terletak pada sinergi pemerintah bersama seluruh otoritas dan peran masyarakat. Tapi upaya itu saja tidak cukup. Terutama, jika tanpa mengubah strategi komunikasi.

Kemenkeu lantas menyusun strategi komunikasi dengan melakukan kolaborasi PR, memberdayakan ekosistem (empowering ecosystem), menyampaikan informasi secara real-time, memberi dampak, dan sustainable tools. “Di Kemenkeu, strategi komunikasi merupakan bagian dari manajemen strategis,” katanya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemenkeu juga menggandeng banyak kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Setneg, Kemenk Perekonomian dan masih banyak lagi. “Tujuannya, untuk membuat orkestra informasi dan ruang publik terisi oleh informasi yang telah dilakukan Kemenkeu, dan K/L pada umumnya,” ujarnya.  

Strategi yang tak kalah penting adalah mendengarkan suara publik. Mereka mendengarkan dan membaca semua komentar dan pertanyaan masyarakat atas respons informasi/berita yang mereka produksi. Bahkan, dibawa hingga ke dalam agenda Rapat Pimpinan. “Ini juga menunjukkan bahwa kami (Biro KLI Kemenkeu) berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah,” katanya.

Menurut Puspa, suara masyarakat ini penting karena mereka adalah bagian dari stakeholder pemerintah yang mesti dipahami kebutuhannya. Timbal balik dari mereka akan menentukan program dan target pemerintah ke depan. (rha)