Kondisi pandemi berubah sangat dinamis. Seperti saat ini, pemerintah tengah gencar menggaungkan AKB alias Adaptasi Kebiasaan Baru, yang sebelumnya kita kenal dengan sebutan new normal atau normal yang baru.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Perubahan situasi yang cepat ditambah tidak adanya rujukan, tak ayal membuat pemerintah gagap saat merespons. Di sisi lain, masyarakat tidak bisa menunggu. Inilah yang dirasakan Adita Irawati, anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Guna menjembatani ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah itu, Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas terus melakukan evaluasi dan pembenahan dari waktu ke waktu. “Kami senantiasa mengidentifikasi isu yang sedang sensitif dan berpotensi membuat blunder. Termasuk, jika ada pernyataan yang inkonsisten antara satu kementerian dengan yang lain,” ujarnya saat menjadi pembicara di diskusi bertema “Branding Practice, PR in the New Normal: Building Stakeholders Connection with Empathy” yang diselenggarakan secara virtual oleh Inventure, perusahaan konsultan, riset, pelatihan di bidang marketing dan branding, Kamis (2/7/2020).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka memperkuat koordinasi internal dengan menggiatkan rapat-rapat antarkementerian koordinator. Mereka juga menyusun narasi tunggal yang nantinya diturunkan dan disesuaikan oleh masing-masing sektor kementerian/lembaga. “Jika keluar pernyataan yang tidak sesuai keluar, kami segera melakukan klarifikasi kepada K/L yang bersangkutan,” kata Adita yang merupakan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi. “Ini penting. Sebab, akan menimbulkan kesalahpahaman saat framing media,” imbuhnya.