JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Inilah momentum bagi masyarakat, termasuk public relations (PR), berpartisipasi mengedukasi masyarakat untuk bijak dan cerdas bermedia digital. Diskusi ini mencuat di acara Husni and Friends bertema  “Bijak dan Cerdas Siaran Melalui Sosial Media,” yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (9/7/2020).  

Apalagi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran belum juga rampung. Banyak pihak menyarankan supaya inisiatif dilakukan di tingkat masyarakat. Desakan ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya bentuk-bentuk penyiaran di media sosial. Sementara aturan yang ada belum bisa dijadikan sebagai pengawal dalam menjaga agar konten-konten tersebut tidak mengganggu kepentingan publik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak tinggal diam. “KPI terus mengupayakan agar regulasi penyiaran ini segera dibentuk,” kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio. Ia menyarankan agar UU tersebut mengatur hal-hal yang makro saja. Ketentuan lebih detail dan teknis dapat dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah.  

Semakin Cepat, Semakin Baik

Harapan senada datang dari Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendriana. Menurutnya, semakin cepat landasan hukum itu terbit, semakin baik juga kerja jurnalistik. “Kita tidak bisa membendung revolusi teknologi digital,” katanya. Kondisi ini tentu berimbas pada industri pers, termasuk pertelevisian. Apalagi media sosial sangat lekat dengan jurnalistik dan menyediakan ruang yang besar untuk penyiaran.

Kendati begitu, Yadi sepakat publik tidak harus bersandar pada regulasi dan semata-mata pasif menuggu aturan dari pemerintah. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat. Contoh, publik sebenarnya mendapat keuntungan karena informasi mendorong transparansi.

Yang penting, ia melanjutkan, pembuat konten memeriksa kembali dampak dan pengaruhnya apabila suatu informasi diunggah ke media sosial. Langkah ini menjadi filter utama untuk memastikan informasi layak disebarkan atau tidak. “Bila dampaknya negatif, jangan disebarkan,” lanjut Yadi.

Rizka Septiana, praktisi kehumasan sekaligus dosen dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, tak memungkiri selama ini belum semua masyarakat mendapatkan edukasi tentang cara menggunakan media sosial yang baik. Ditambah lagi dengan adanya pandemi. Masyarakat dituntut menjadi pembelajar cepat dan beradaptasi. Sehingga, potensi munculnya dampak negatif juga besar.

Apalagi  media sosial mampu menjangkau audiens yang jauh lebih luas. Apabila informasi keliru tersebar ke banyak pengguna akan menjadi bola liar, kemudian viral. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita juga harus turut berkontribusi aktif,” katanya.

Upaya ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga. Menurut Rizka, keluarga bisa menjadi pintu gerbang literasi digital pertama. Langkah ini bahkan jauh lebih produktif dan efektif di tengah desakan untuk melakukan literasi digital. (rtn)