JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Awal Juli nanti sebagian besar karyawan kemungkinan besar akan kembali berkantor.  Hal ini menyusul adanya sejumlah kebijakan pemerintah terkait relaksasi, transisi PSBB dan kembali beroperasinya transportasi publik. Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) dan BUMN yang sudah lebih dulu kembali ke kantor sejak akhir Mei, korporasi swasta menerapkan kebijakan lebih fleksibel.

Alasan Anthony Kosasih, Chief Operating Officer Mekari, mungkin mewakili sebagian besar pelaku korporasi swasta. “Karena yang selesai baru PSBB-nya, sementara jumlah kasus Covid-nya belum. Wajar kalau masih ada kekhawatiran dari manajemen maupun karyawan,” ujarnya saat menjadi pembicara di acara diskusi virtual bertajuk “Insight Talenta: HR Guide for Effective Office Reopening”, Selasa (9/6/2020).

Bagi perusahaan startup di bidang teknologi, kembali berkantor bukanlah isu. Sebab, mereka sudah terbiasa bekerja dengan cara dan sistem serba digital. “Justru isunya terletak pada office space karena tidak semua perusahaan startup memiliki kantor yang luas. Sementara ketika kembali bekerja, perusahaan harus mengikuti aturan physical distancing,” ujar founder dan CEO Geek Hunter Ken Ratri di acara bertajuk “Best Practice in the New Normal Era to Manage Productivity Your Business”, Kamis (11/6/2020).

Yang pasti, saat ini semua divisi khususnya tim HR, Risk Management dan PR, sedang berkolaborasi secara intensif menyusun protokol dan strategi komunikasi untuk mempersiapkan budaya kerja baru saat kantor kembali beroperasi. Bagi DANA, perusahaan aplikasi dana digital, PR menjadi bagian penting dari critical team selama pandemi. Merekalah yang membuat rencana kerja termasuk mengelola informasi, edukasi, dan kebijakan perusahaan baik ke kalangan internal maupun eksternal. “Termasuk, menyosialisasikan New Norms Socialization di era normal yang baru,” kata Chief People Officer DANA Agustina Samara, Selasa (9/6/2020).

Protokol

Mekari yang kembali membuka kantor tanggal 8 Juni 2020, memutuskan memilih karyawan bekerja dari kantor berdasarkan prioritas dan hasil survei. Aktivitasnya pun masih dibatasi seperti tidak ngantor setiap hari, ada rotasi tim, bekerja sesuai jam buka kerja kantor, serta mengikuti panduan safe and health workplace. Sebelum kantor kembali dibuka, mereka telah melakukan sejumlah persiapan. “Kami memutuskan untuk berempati dan menghormati setiap keputusan karyawan dengan tidak memaksa mereka kembali bekerja dari kantor,” ujarnya.

Ketika berkantor pun disertai tujuan jelas. Misalnya, pekerjaannya lebih efektif jika dilakukan di kantor atau agar bisa lebih efektif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim. Meski begitu, kebijakan ini harus didukung oleh technology tools sehingga setiap karyawan dapat bekerja dari mana saja (working remotely).

Agustina sependapat. “Teknologi dan otomatisasi mendukung karyawan untuk bisa membantu divisinya mencapai target, agile dalam membuat keputusan dan rencana jangka pendek,” ujarnya. Perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan karyawan untuk mendukung mereka bekerja dari mana saja. Misal, laptop, jaringan internet, serta memastikan karyawan tidak gaptek dan disiplin.  

Lainnya, memastikan setiap pemimpin memiliki pola pikir virtual leadership. “Mindset pemimpin harus diubah. Jangan paranoid ketika tak bertemu secara fisik karena saat ini fokusnya terletak pada result driven dan productivity tracking,” ujarnya. “Pemimpin juga harus memiliki listening skill yang baik, proaktif membangun kultur kerja normal yang baru dan peka. Terutama, apabila ada anggotanya yang mengalami demotivasi,” tutupnya. (rtn)