JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Presiden RI Joko Widodo resmi menetapkan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Ketua Pelaksana Pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas pun secara otomatis memegang tampuk sebagai communications lead untuk keseluruhan koordinasi persiapan rencana pemindahan IKN. Tak terkecuali dalam hal penyiapan regulasi dan pembuatan masterplan IKN yang akan menjadi acuan utama rencana pemindahan IKN. 

Untuk itu, dibentuklah sebuah Tim Komunikasi dan Kehumasan yang dikomandoi oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo. Himawan tak bekerja sendiri, ia bersanding dengan Wakil Ketua I Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP serta Wakil Ketua II Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo.

“Kami harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga perencanaan pemindahan IKN dapat dirumuskan secara akurat, komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Parulian Silalahi melalui jawaban tertulis yang diterima PR INDONESIA di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Berbagai strategi komunikasi pun dilakukan. Mulai dari mengadakan rangkaian konsultasi publik, focus group discussions, dialog nasional yang melibatkan publik dari berbagai latar belakang, lengkap dengan variasi pembahasan terkait IKN meliputi aspek desain urban hingga sosial-budaya. Cara-cara ini dilakukan tak lain agar masyarakat dapat menerima dengan baik informasi tentang pentingnya pemindahan IKN.

Selain itu, humas juga telah membuat berbagai materi audio-visual. Materi tersebut ditayangkan melalui akun-akun media sosial, bioskop, mobile videotron, serta pameran foto “Satelit” yang menggambarkan kondisi kota penyangga IKN. “Saat ini, kami tengah membangun narasi besar yang akan merangkum segala proses yang sudah kami jalankan terkait pemindahan IKN,” ujar Parulian. 

Pro dan Kontra
Parulian tak memungkiri tidak ada strategi komunikasi yang cocok untuk diterapkan ke semua segmen audiens. Terlebih, bangsa Indonesia dengan karakteristik masyarakatnya yang majemuk, baik dari sisi gaya dan preferensi dalam menerima pesan, pemilihan medium komunikasi, maupun cara dan waktu. Semuanya berbeda. “Dua hal utama yang penting untuk dilakukan ialah menentukan peran dari masing-masing stakeholders pemindahan IKN serta target komunikasi,” jelasnya. 

Diakui Parulian, layaknya sebuah kebijakan publik yang baru diterbitkan, pemindahan IKN ini pasti menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terlebih, mega proyek pemindahan IKN merupakan rencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pekerjaan rumah ini mendorong Bappenas selaku communications lead untuk aktif menyampaikan pesan inti bahwa rencana ini tak lain bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi yang nantinya diyakini dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. “Tentunya, diiringi dengan progres kinerja dan penyampaian fakta bahwa keputusan ini telah direncanakan secara matang,” ujarnya.

Bukan perkara mudah. Perlu ada komitmen besar dari lintas kementerian. Oleh karena itu, Bappenas berupaya melakukan kolaborasi terbaiknya dengan berbagai stakeholders dan fokus pada common grounds yang dimiliki, serta membangun langkah bersama untuk mencapai tujuan akhir. “Target komunikasi juga harus didiskusikan, dilaksanakan dan dievaluasi bersama setelah ditetapkan, dengan masukan dan positioning dari semua pihak,” tutupnya. (ais)