JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Barisan yang dinakhodai oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo ini juga harus memastikan informasi yang diterima oleh masyarakat satu suara dan persepsi.

Tidak mudah mengemban peran ini. Apalagi di tengah kondisi yang perkembangan kasusnya bergerak sangat dinamis. “Pandemi Covid-19 merupakan krisis yang penanganannya memerlukan keterlibatan multidisiplin. Kejadiannya pun berlangsung secara bersamaan di hampir semua negara,” katanya.

Makin menantang karena adanya kewajiban menjaga jarak selama pandemi. Proses koordinasi dan komunikasi antarlintas instansi/sektor harus tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi digital. “Daily briefing tetap rutin kami laksanakan baik melalui WhatsApp Group, Zoom, atau secara langsung jika diharuskan bertemu,” kata Widodo melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Ada dua tugas utama Bidang Komunikasi Publik. Yakni, berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Tugas yang berkaitan dengan komunikasi terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap memasukkan data (inputting data) yang berasal dari fakta lapangan, pernyataan dari berbagai stakeholders, respons dari masyarakat, termasuk tren di media sosial. Kedua, tahap mengolah data yang masuk tadi untuk menjadi narasi oleh tim redaksi. Ketiga, tahap diseminasi.

Sementara tugas informatika berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Antara lain, peluncuran aplikasi PeduliLindungi, situs covid19.go.id, chatbot WhatsApp covid19.go.id, monitoring data dan penanganan hoaks, monitoring media digital dan media sosial, diseminasi informasi bersama Gugus Tugas, integrasi sistem data gugus tugas, hingga layanan call center 112, 117, dan 119.

Tiga Hal

Bidang Komunikasi Publik juga bertugas memastikan seluruh jaringan yang ada di daerah menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal. Koordinasi dengan seluruh kepala Dinas Kominfo di tingkat provinsi/kabupaten/kota pun diperkuat. Begitu pula dengan asosiasi seperti Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik pemerintah daerah, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, hingga Kantor Berita Antara sebagai pemasok informasi yang kredibel.

Untuk menekan beredarnya hoaks, Kemenkominfo bekerja sama dengan Cyber Bareskrim Polri menindak tegas pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan momen pandemi Covid-19. “Kami memiliki drone yang mampu mengawasi semua percakapan yang terjadi di media sosial,” katanya.

Yang pasti, kata mantan Wakil Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) itu, dalam membangun komunikasi publik, mereka mengedepankan tiga hal. Pertama, membangun dari sisi kognisi (pengetahuan) masyarakat tentang Covid-19. Kedua, membangun dari sisi afeksi (perasaan) tentang bahaya Covid-19. Ketiga, memastikan komunikasi publik yang telah dilakukan mampu mengubah perilaku (konasi) masyarakat. Contoh, imbauan menjaga jarak dan tidak boleh mudik. Jika belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat, berarti komunikasi publik yang mereka lakukan belum sampai menyentuh level konasi. Itu artinya, ada strategi komunikasi yang harus ditingkatkan, bahkan diubah. 

Meski begitu, Widodo menilai, keberhasilan komunikasi publik tak bisa serta merta hanya menjadi tanggung jawab timnya. “Komunikasi publik baru dapat dikatakan efektif apabila didukung dengan tindakan nyata dari seluruh stakeholders, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan sinkronisasi informasi,” katanya. Sebab, kunci keberhasilan komunikasi terletak pada adanya sinkronisasi antara apa yang disampaikan dengan yang terjadi di lapangan. Selain itu, didukung dengan sikap optimisme dan selalu berpikir positif. (ais)