JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Alih-alih fokus memutus rantai wabah Covid-19, bak menonton drama, publik dipaksa untuk menyaksikan episode saling bantah, berbeda pendapat dan kebijakan yang terjadi di lingkungan istana dan pejabat pemerintah. Kekacauan komunikasi publik ini menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat. Mereka menyangsikan kesungguhan pemerintah menangani pandemi.

Bahkan, pelatih timnas sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong, merasakan hal serupa. Dalam wawancaranya dengan media lokal Korea Selatan, ia angkat bicara mengenai keputusannya pulang ke tanah kelahirannya serta pengalamannya selama sebulan di Indonesia pascapengumuman kasus pertama Covid-19 di negeri ini. 

Ia menilai penanganan Covid-19 di Indonesia buruk. Ini dikarenakan kompetisi masih berlangsung dan ribuan penonton masih berkumpul di stadion pascapengumuman tersebut. Puncaknya, asisten pelatih, Gong Oh Kyun, dinyatakan positif Covid-19. Sementara itu, Australia memilih menarik pulang duta besar mereka untuk Indonesia dengan alasan yang sama.

Alhasil, strategi komunikasi yang awalnya bertujuan untuk menjaga reputasi negara itu, kini justru berbalik melukai reputasi negara, bahkan di mata dunia.  

Prihatin
Kekacauan komunikasi publik di tengah pandemi Covid-19 ini menimbulkan keprihatinan PR INDONESIA Guru, Elizabeth Goenawan Ananto. Ia berharap tim komunikasi pemerintah dapat segera menyadari kekacauan komunikasi tersebut. 

Ega, begitu Elizabeth karib disapa, mengatakan, kekacauan ini terjadi disebabkan oleh tiga hal. Antara lain, collaborative leadership, leadership communication, dan integrated function yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi itu juga menunjukkan pemerintah tidak memiliki cukup waktu melakukan perencanaan komunikasi. Dampaknya, dalam situasi panik dan terdesak, keluar produk komunikasi yang tidak efektif. “Bukannya menambah informasi malah membuat masyarakat bingung,” sesalnya.  

Menurut founder EGA briefings ini, perlu tim kuat yang dapat merumuskan strategi komunikasi dengan tepat baik dari segi waktu, konten, maupun cara penyampaiannya kepada publik. “Pastinya, jangan berbohong, mengabaikan isu, memberikan harapan kosong, dan menyentuh isu sensitif,” ujarnya. “Kembangkan what if scenario, siapkan pesan kunci padat dan jelas, kedepankan empati dan bahasa yang menyejukkan,” imbuhnya secara tertulis, Selasa (14/4/2020). 

Ia berharap pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi tim komunikasi pemerintah, khususnya sektor kebijakan komunikasi publik, tentang pentingnya peran dan fungsi komunikasi publik yang terintegrasi. Keberadaannya bukan hanya sebagai penyampai berita, tapi early warning system yang mampu mendiagnosis masalah, memberikan masukan, dan integrator yang dapat mengondisikan serta mendorong terjadinya kebijakan satu pintu. Sehingga, tak ada lagi pernyataan kontradiktif di antara pejabat pemerintah.

Sementara menurut CEO Center for Public Relations, Outreach, and Communication (CPROCOM) Emilia Bassar, secara tertulis, Sabtu (11/4/2020), kondisi ini terjadi karena sedari awal pemerintah belum menjalankan pedoman manajemen komunikasi saat krisis. 

Padahal, pada tahap belum terjadi krisis, pemerintah seharusnya menyiapkan mulai dari perencanaan manajemen krisis, membentuk dan melatih tim penanganan krisis dari berbagai K/L yang terkait langsung, membuat pedoman komunikasi krisis bagi pemangku kepentingan, hingga menunjuk juru bicara dan membuat key messages yang disepakati oleh tim penanganan krisis. Meski, ia tak memungkiri membangun harmonisasi komunikasi di lingkungan pemerintah pusat memang masih menjadi tantangan tersendiri di negeri ini. 

Jadi Pembelajaran
Pemerintah bukannya diam. Ini terbukti dari pernyataan Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Widodo Muktiyo. Pria yang ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama timnya yang melibatkan multidisiplin sektor telah menyusun dan melakukan sejumlah strategi komunikasi. 

Ada dua tugas utama Bidang Komunikasi Publik. Yakni, berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Mulai dari memasukkan data yang berasal dari fakta lapangan, mengolah data, melakukan desiminasi informasi, hingga meluncurkan aplikasi PeduliLindungi, situs covid19.go.id, chatbot WhatsApp covid19.go.id, dan layanan call center 112, 117, dan 119. Semuanya bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi.

Koordinasi, meski di tengah kewajiban jaga jarak fisik, juga terus dilakukan dengan seluruh kepala Dinas Kominfo di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan asosiasi seperti lembaga penyiaran milik pemerintah dan publik sebagai pemasok informasi yang kredibel. Mereka juga bekerja sama dengan Cyber Bareskrim Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan momen pandemi Covid-19. “Intinya, kami berupaya menggelontorkan sebanyak-banyaknya informasi yang kredibel kepada masyarakat,” katanya.  

Bagi BNPB, Covid-19 menjadi bencana nonalam pertama wabah penyakit yang mereka tangani setelah Presiden RI Joko Widodo menunjuk Doni Monardo, Kepala BNPB, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Di gugus tersebut, Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) BNPB tergabung dalam Bagian Komunikasi Publik. Namun, peran komunikasi yang dilakukan tidak sampai menyentuh ranah teknis kesehatan. “Kami fokus menyampaikan produk-produk komunikasi untuk menangani Covid-19 dari sisi BNPB,” ujar Kepala Pusdatinkom BNPB Agus Wibowo.  

Upaya serupa juga dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Sesuai Keppres 7/2020, Menko PMK ditetapkan sebagai Ketua Pengarah dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. “Kami bertugas memperkuat koordinasi komunikasi publik di antara K/L di tingkat pusat hingga daerah. Kami siapkan berbagai konten komunikasi tentang Covid-19, pencegahan berikut protokol yang mudah dipahami, lalu mendiseminasikannya berbagai saluran komunikasi,” kata Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan Kemenko PMK Sorni Paska Daeli. 

Baik Sorni maupun tim yang tergabung dalam Bagian Komunikasi Publik sepakat, pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya mengelola informasi di saat krisis untuk persiapan lebih terencana dan matang di masa mendatang. (Ratna Kartika)