JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Presiden pun memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya menegur bagi daerah yang belum memrioritaskan anggaran daerah guna menanggulangi Covid-19. Presiden menekankan pada tiga prioritas penanganan Covid-19, yaitu di bidang pelayanan kesehatan, penyaluran jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi. 

Apa yang disampaikan Presiden itu mengisyaratkan bentuk kerisauan sekaligus keprihatinannya atas sikap sejumlah kepala daerah yang kurang tanggap dan responsif menghadapi pandemi. Pasalnya, sejauh mana sikap pemda akan berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya penanganan wabah ini. 

Meski dalam praktik di lapangan tak semua daerah bersikap pasif. Setidaknya ada tiga kondisi. Pertama, terdapat provinsi, kabupaten/ kota yang bertindak cepat merelokasi APBD, dan segera aksi mengucurkan anggaran untuk masyarakat yang terdampak, terutama lapisan bawah.  Kedua, ada pemda yang segera merelokasi anggaran daerah, akan tetapi belum siap mengucurkannya di lapangan. Ketiga, pemda yang cenderung pasif belum merelokasi APBD untuk penanganan Covid-19. 

Beberapa provinsi sigap dan bertindak cepat, salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten/ kota, dan berpenduduk hampir 50 juta jiwa. Sejumlah terobosan diambil lewat kebijakan strategis dan taktis.   

Sejak Presiden Jokowi menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), awal April, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan jaring pengaman sosial dengan melakukan refocusing dan relokasi APBD. 

Pemprov Jabar menempuh efisiensi pada belanja langsung, belanja tak langsung, belanja hibah, belanja subsidi dan pengeluaran pembiayaan, di antaranya dari belanja perjalanan dinas, belanja makan, minum dan rapat, belanja akomodasi, belanja penyertaan modal, serta belanja kegiatan yang tidak prioritas.

Dari refocusing dan realokasi anggaran itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan sekitar Rp16,36 triliun untuk program jaring pengaman sosial, yakni dalam bentuk bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai, kegiatan padat karya tunai, percepatan pencairan Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU) sekolah menengah swasta, dan pencairan bantuan iuran jaminan kesehatan. Selain itu diberikan pula bantuan pada keluarga yang anggotanya terindikasi sebagai orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan yang terinfeksi Covid-19.

Pemprov telah memetakan 2.348.298 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) hasil validasi dinas sosial kabupaten/ kota. Sebanyak 2,3 juta keluarga miskin dan rentan miskin inilah yang menerima bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai, dengan nilai total lebih kurang Rp 4,6 triliun. Dijadwalkan bantuan disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.

Bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan, dan bantuan pangan non tunai Rp 350.000 per bulan, terdiri dari beras 10 kilogram, terigu 1 kg, vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg.

Dalam waktu persiapan sekitar dua minggu, penyaluran perdana bansos 5.000 paket (KRTS) sudah dapat disalurkan di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, Rabu (15/4). Penyaluran bansos diprioritaskan pada daerah yang menerapkan PSBB (Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok), baru kemudian secara bertahap ke kabupaten/kota lainnya. BERSAMBUNG (adv)