JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Seperti yang disampaikan Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) Hermansyah kepada PR INDONESIA melalui jawaban tertulis, Jumat (20/3/2020). Sejak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan secara terbuka dua kasus Coronavirus Disease (Covid-19) berasal dari Depok, Jawa Barat, Pemprov Jabar segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pemprov Jabar juga meminta arahan tentang hal yang harus dilakukan di tingkat provinsi guna mencegah penyebaran virus lebih luas.

Siang itu, kata Hermansyah mengenang, Gubernur Ridwan Kamil langsung berangkat ke Depok untuk berkoordinasi dengan Wali Kota Depok. Gubernur juga memberi arahan what to do dan do not do. Hal ini dilakukan supaya komunikasi di daerah berjalan selaras dengan pemerintah pusat. Di saat yang sama, Gubernur yang karib disapa Kang Emil tersebut langsung membuat crisis center. “Pusat krisis ini melibatkan Pemprov Jawa Barat yang di dalamnya meliputi perangkat daerah dan UPTD, kabupaten/kota, Forkopimda, kalangan profesional, akademisi, BUMN, BUMD, dan media,” ujarnya.

Biro Humas dan Keprotokolan juga langsung bergerak membuat standard operating procedure (SOP) Komunikasi Covid-19 yang akan diterapkan dalam crisis center. SOP Komunikasi ini mulai dari menentukan nama crisis center, menyampaikan instruksi dan mendiseminasi Surat Edaran Gubernur ke publik, sosialisasi dan kampanye, produk humas dan instrumen publikasi yang dipilih, hingga menunjuk juru bicara (spokesperson).

Humas Jabar menetapkan Sekretaris Daerah sebagai juru bicara utama, disusul para kepala dinas. Mereka bertugas menyampaikan semua informasi resmi terkait perkembangan kasus Covid-19. “Tentu, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang yang dikecualikan,” katanya.

Selain itu, mengklarifikasi berbagai informasi yang ditanyakan oleh media, meluruskan misleading informasi dan hoaks yang muncul. Sementara informasi mengenai status pasien ada di tangan pemerintah pusat. Pemprov Jabar hanya perlu menguatkan informasi tersebut. Lalu, mengemasnya menjadi informasi yang menenangkan masyarakat, menunjukkan keseriusan, kapasitas, dan kapabilitas Pemprov Jabar. “Harapannya, muncul trust dari publik,” imbuh Hermansyah.

Ia berpendapat, aspek komunikasi dalam menyikapi Covid-19 menjadi terasa sangat penting. Apalagi di era banjir informasi, masyarakat mengharapkan informasi yang akurat, tepat dan pasti.  Oleh karenanya, pola komunikasi harus dibuat serapi mungkin.

Samakan Persepsi

Menurutnya, ada dua tantangan yang dihadapi dalam menghadapi pandemi ini. Pertama, menyamakan frekuensi dan energi antarlintas sektor. Kedua, geografis Jawa Barat yang luas. “Kami harus sepakat menyampaikan pesan-pesan yang bernada optimistis, inspiratif, dan konstruktif kepada publik. Serta, memilih saluran komunikasi yang tepat,” ujar Hermansyah. Semua itu perlu diperhitungkan agar tujuan utama tercapai. Yakni, pemerintah hadir menangani Covid-19.

Tantangan menjalin koordinasi lintas sektor terbantu dengan kehadiran aplikasi Pikobar. Pikobar merupakan aplikasi informasi peta sebaran Covid-19 di Jawa Barat. Hingga awal Maret sudah ada 13 kabupaten/kota yang memiliki Pikobar dan jumlahnya terus bertambah. “Aplikasi ini tak hanya membantu Humas Jabar dalam berkoordinasi, namun juga dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” imbuhnya. (rvh)