BANDUNG, PRINDONESIA.CO -  Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Keputusan Gubernur Jabar tentang Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar atau Pikobar. Pikobar menyediakan semua informasi faktual dan aktual terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di Jabar. Pikobar memiliki portal daring berupa Progressive Web App (PWA) yang dapat diakses di pikobar.jabarprov.go.id. 

Dalam portal tersebut, Pikobar memuat peta data sebaran kasus COVID-19 di Jabar. Mulai dari sebaran Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sampai Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, peta data sebaran kasus COVID-19 di Jabar dapat menjadi parameter untuk kepala daerah, camat, dan pimpinan desa/keluruhan untuk melakukan antisipasi dan edukas yang terukur dan rasional. Data ini silakan digunakan warga untuk proaktif agar saling mengingatkan untuk menjaga diri, dan mengurangi interaksi sosial di zona merah dan kuning, tanpa reaksi sosial berlebihan,” kata Kang Emil—sapaan Ridwan Kamil. 

Adapun Pikobar yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, berada di Command Center Gedung B, Gedung Sate, Kota Bandung. Sedangkan nomor Hotline COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Jabar: 0811-2093-306, dan Emergency Kesehatan: 119.

Harus Selaras
Selain transparansi dan keterbukaan informasi, koordinasi semua pemangku kebijakan dapat membuat penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 berjalan lancar. Maka itu, Kang Emil mengimbau pemerintah daerah kabupaten/kota selaras dengan Pemda Provinsi Jabar dan Pemerintah Pusat dalam menangani COVID -19.

Semua sudah punya pusat informasi dan koordinasi di level kota/kabupaten. Nomor hotline juga sudah disampaikan, supaya bahasanya sama. Jadi, tidak ada perbedaan dari provinsi dan kota/kabupaten dan bisa dimonitor, ucapnya.
 
Kang Emil juga meminta agar call center pemda dapat diakses masyarakat. Kemudian, pemda kabupaten/kota mesti berkoordinasi tentang kondisi di rumah sakit rujukan terutama terkait kelengkapan alat medis di ruang isolasi. 

Pemda kabupaten/kota, menurut Kang Emil, harus memastikan tidak ada kekurangan di ruang isolasi. Jika diperlukan Pemda Provinsi Jabar dapat membantu lewat pos dana tidak terduga. Kalau masih kurang perlengkapan, perlindungan, itu disampaikan.Kita bisa bantu lewat dana tak terduga dari provinsi, katanya.

Kang Emil menekankan bahwa proaktif tes kepada ODP sangat penting. Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan kuota terbatas bagi setiap kabupaten/kota supaya warganya yang berstatus ODP melakukan proaktif tes di UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkes) Jabar. 

Proaktif tes kita itu dilakukan kepada yang mayoritas ODP yang datang dari luar negeri dari negara yang dicurigai terpaparnya lebih banyak. Dan memang secara statistik semakin mendekati, kita akan memberikan prioritas bantuan kepada daerah-daerah yang mendekati kota Jakarta, seperti Depok, ucapnya. Proses proaktif tes ini sudah makin intensif kita lakukan untuk memperluas jaringan informasi dan situasi yang kita harapkan bisa hadir dengan informasi yang sejelas-jelasnya, imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, proaktif tes dapat dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua masyarakat bisa melakukan proaktif tes dalam waktu berdekatan. Jadi, proaktif tes ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama untuk para ODP dan PDP yang mengantre terlalu lama di Jakarta, ujarnya.

Kalau itu sudah selesai dan test kit juga semakin banyak, maka masuklah kepada tahap dua. Yaitu, mereka yang merasa tidak nyaman, tapi tetap dalam kendali keputusannya dari pemerintah. “Tidak bisa versi dari masyarakat saja. Sebab, kalau versi masyarakat semua ingin tes, kapasitasnya tidak memungkinkan. Penduduk kita hampir 50 juta, tambahnya.

Apresiasi
Sejumlah langkah antisipatif dan proaktif Pemda Provinsi Jabar dalam menangani pandemi COVID-19 mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pemda Provinsi Jabar telah membentuk organisasi penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas sektoral sebagai langkah edukasi, deteksi, hingga mitigasi. Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur (Ridwan Kamil) karena sudah melakukan antisipasi sejak awal dengan melakukan sejumlah persiapan jika suatu waktu Covid (COVID-19) masuk Jabar. Kemudian edukasi, mitigasi, dan terjadinya lonjakan secara eksponensial, ujarnya.

Pemda Provinsi Jabar juga sudah membentuk organisasi dalam rangka penanggulangan Covid. Selain leadership, ada tim yang melakukan deteksi dan surveillance atau tracing dan penanganan mereka yang diduga atau ODP maupun PDP. Sudah lintas sektoral. Hal penting yang dapat ditiru daerah lain, jangan telat untuk membuat tim, tambahnya.

Pemda provinsi dan kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan, kuncinya terletak pada keterbukaan informasi serta koordinasi.