JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Devo Khaddafi justru melihat kondisi yang bergulir tersebut sebagai momentum agar humas pemerintah, khususnya daerah memiliki standar.

“Adanya isu peleburan antara humas dengan Dinas Komunikasi dan Informartika (Diskominfo) memang sempat membuat fokus kami, humas di daerah, terpecah. Tapi hal ini justru membawa dampak positif di tahun 2020,” katanya saat ditemui PR INDONESIA usai mengikuti gelar wicara Festival Media Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh KPK di Jakarta, Selasa (10/12/2019). “Momen inilah yang kita harapkan bisa memberikan sebuah standar. Sehingga, kemampuan humas provinsi sama dengan yang ada di kabupaten,” ujarnya.

Dari isu tersebut, Devo berpendapat, yang harus menjadi penekanan adalah di manapun humas berada yang penting ada pihak yang mengurus informasi, menyediakan data, dan menyiapkan komunikasi untuk publik.

Lainnya yang harus menjadi perhatian, khususnya di tahun 2020, adalah soal digitalisme yang semakin tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menuntut humas memiliki kompentensi baru. “Tenaga humas di daerah juga harus siap menghadapi era ini,” ujarnya. Kompetensi baru tersebut, menurut Devo, juga harus dibarengi oleh kemampuan humas mengeksplorasi keunggulan daerah. Sehingga, pesan yang mereka sampaikan memiliki nilai diferensiasi.

Selain itu, era digital menuntut praktisi humas daerah dapat membaca dan peka dengan keinginan masyarakat. “Masyarakat ingin mendapatkan informasi yang memberikan nilai tambah bagi mereka. Jika tidak, ditinggalkan,” ujarnya.

Karena itu, penting untuk menyampaikan pesan yang mengandung unsur empati. Rakyat akan memerhatikan konten jika mereka merasa menjadi bagian dari konten itu. Misalnya, akan ada bandara di Tana Toraja, humas harus menyampaikan dari sisi masyarakat dan dampak pembangunan itu bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tahun ini juga merupakan tahun kolaborasi dan sinergi antara insan humas baik di pemerintah daerah, SKPD, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, hingga BUMD. “Di daerah kami sudah ada wadahnya. Namanya, Forum Humas Sulawesi Selatan. Tujuannya, mengonter isu yang merugikan dan hoaks,” ujarnya.

Utamakan Etika

Senada dengan Devo, menurut mantan Staf Khusus Presiden Adita Irawati, hoaks, fake news, dan disinformasi menjadi hal yang harus tetap diwaspadi di tahun 2020. Yang menarik, di tengah maraknya hoaks, publik merindukan PR yang lebih beretika dalam menyampaikan informasi. Etika inilah yang membedakan manusia dengan robot di era digital.

“PR yang betul-betul menjaga kredibilitas informasi, menyaring sedemikian rupa, dan tidak membuat framing-framing yang menggiring kepada hal tidak produktif,” kata perempuan yang ditemui PR INDONESIA di acara Konvensi Nasional Humas (KNH) di Yogyakarta, pertengahan Desember 2019 .

Kepada humas pemerintah, mantan VP Corporate Communications Telkomsel itu berpesan, agar mereka lebih objektif dalam menyampaikan informasi. Apalagi pertengahan tahun ini akan ada Pilkada serentak. “Yang perlu menjadi perhatian humas pemerintah adalah tetap netral menjalankan fungsi sebagai birokrat dalam mengelola informasi,” pungkasnya. (rvh)