JAKARTA, PRINDONESIA.CO - BP Batam mengadakan agenda konsinyering kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Yogyakarta, Rabu (27/11/2019). Acara yang mengusung  tema “Pengembangan SDM Kehumasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan BP Batam” ini diikuti oleh 44 peserta dari 22 unit kerja di lingkungan BP Batam.  Forum tersebut menghadirkan pembicara seperti Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, CEO PR INDONESIA  Asmono Wikan dan Tenaga Ahli Bidang KI Pusat Fathul Ulum.

Menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinanda, kegiatan ini bagian dari upaya pengembangan SDM. Pengembangan SDM memang sedang mendapat perhatian khusus dari Pimpinan BP Batam. Upaya ini ini juga sejalan dengan Lima Pilar Program Prioritas Presiden RI  yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.  

Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto dalam pertemuan bersama DPR RI beberapa waktu lalu mengatakan, kesiapan BP Batam untuk mengembangkan SDM merupakan solusi untuk menjawab tantangan yang timbul dari kebijakan pengembangan Batam. Adapun sektor-sektor yang menjadi fokus pengembangan 2020 – 2024 adalah manufaktur, jasa, logistik dan pariwisata. “Afirmasi dan anggaran pemerintah yang kuat harus dibarengi dengan SDM yang juga kuat. Untuk itu, memiliki pendidikan vokasi yang kredibel guna memperkuat produktivitas masyarakat Batam menjadi prioritas kami,” kata Dendi mengutip keterangan Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto.

Termasuk, diperlukannya insan humas yang mumpuni. Humas BP Batam harus kompeten, profesional, tangguh menghadapi krisis, dan inovatif terhadap perubahan serta tuntutan. "Salah satu upaya untuk menjawab tantangan itu adalah melalui pelatihan seperti yang dilakukan hari ini," imbuhnya.

Kekuatan Baru

Sementara itu, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kontribusi humas dalam menjawab tantangan tersebut, Dendi memaparkan konsep PR-ing Terintegrasi BP Batam. Dendi juga merupakan inisiator dibalik terbentuknya sistem yang menggandeng 22 unit kerja di lingkungan BP Batam.  

Menurutnya, PR-ing Terintegrasi adalah sumber kekuatan baru yang diharapkan dapat mendorong terciptanya gerakan bersama guna menerjemahkan visi misi untuk mencapai tujuan organisasi. Sekaligus, menjadi penyeimbang terhadap pemberitaan yang begitu hebat bergulir di luar tubuh BP Batam. “Sistem ini diperlukan agar kita siap menghadapi era digital di mana media bergerak begitu cepat dan berita bergulir begitu sirkular. Hoaks atau fakta pun menjadi samar,” ujarnya.

BP Batam juga menyoroti serius soal Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komitmen ini dibuktikan dengan terpilihnya BP Batam sebagai Badan Publik Pusat, kategori Lembaga Pemerintah Nonstruktural, dengan predikat KIP peringkat dua Nasional pada tahun 2018 dan predikat “Menuju Informatif” tahun 2019. Pencapaian ini tak membuat BP Batam lekas puas. “Kami masih harus lebih matang dalam mengelola pelayanan publik. Sehingga, sumber informasi publik yang tersebar di seluruh unit kerja dapat lebih informatif, terintegrasi, akuntabel, dan transparan sesuai amanat UU KIP,” katanya.

Menurutnya, untuk sampai ke tahap itu perlu didukung dengan insan-insan yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kehumasan dan PPID. Selain itu, harus mulai menciptakan berita positif namun rutin terkait prestasi unit mereka terhadap pembangunan. “Semua pegawai harus menyadari mereka adalah agen dan ikon PR BP di dalam institusi (BP Batam),” ujarnya. (ADVERTORIAL)