JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Untuk itu, wajib hukumnya bagi Pemprov yang dinakhodai Ridwan Kamil selaku Gubernur tersebut memiliki panduan krisis. Apalagi Jabar memegang peranan yang unik sekaligus strategis dalam roda pemerintahan nasional. Posisinya yang berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta menjadikan provinsi yang menjadi rumah bagi 45,3 juta jiwa ini sebagai lumbung pangan, sumber air baku, sekaligus penyedia infrastruktur penyangga bagi ibu kota. Jika terjadi gangguan, berimbas pada pembangunan inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi itu pula yang mendorong provinsi yang menyabet trofi Gold untuk kategori Panduan Pengelolaan Krisis di ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2019 tersebut memiliki unit komando khusus guna menangani isu-isu yang berpotensi menjadi krisis. “Keberadaan dan fungsinya penting karena kami meyakini merawat reputasi dan kepercayaan publik merupakan modal utama bagi pelaksanaan birokrasi,” kata Hermansyah, Kepala Biro Humas Pemprov Jabar kepada PR INDONESIA, pertengahan November lalu.

Humas Jabar membagi kondisi krisis ke dalam enam golongan. Pertama, keadaan kahar yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, angin putting beliung, banjir, dan tanah longsor. Kedua, keadaan kahar yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Contoh, kebakaran dan kecelakaan kerja. Ketiga, kebijakan publik yang mengandung reaksi keras dari masyarakat, sehingga terjadi protes massal dalam jangka waktu tertentu.

Keempat, penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran etik oknum kepemerintahan. Kelima, kondisi krisis yang berkaitan dengan konflik sosial horizontal di tengah masyarakat majemuk Terakhir, kondisi sosial mikro yang belum tertangani dan menuai keprihatinan publik di level regional maupun nasional.

Dalam mengelola dan berhadapan dengan isu/krisis, Pemprov Jabar mengedepankan asas RAK. Terdiri dari responsif, adaptif, kohesif. Responsif bermakna peka terhadap potensi isu dan cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah. Adaptif mengandung arti mudah menyesuaikan terhadap kondisi ketika dibutuhkan. Sementara kohesif berarti bersatu padu, suara dan komando. “Implikasi dari penerapan asas RAK adalah struktur tim yang ramping, fleksibel dalam melibatkan pihak lain yang berkepentingan, dan bergerak berdasarkan pembagian fungsi serta kapabilitas personel—bukan sekadar kepangkatan dalam birokrasi,” ujar Hermansyah.

Mitigasi Krisis

Biro Humas Pemprov Jabar juga melakukan mitigasi krisis. Diawali dari tahap prakrisis. Pada tahap ini humas wajib mengidentifikasi risiko dan stakeholders. Selanjutnya, tahap pemantauan persepsi publik yang dilakukan secara berkala.

Bagi Biro Humas Pemprov Jabar, 12 jam pertama dinilai sebagai waktu yang paling krusial dalam mengelola sebuah isu atau krisis. Selama kurun waktu tersebut, para pemangku kepentingan akan secara aktif meminta konfirmasi. “Saat itulah kepercayaan publik terhadap pemerintah diuji. Penting bagi kami untuk menunjukkan transparansi dan komitmen yang tinggi kepada mereka,” ujarnya.

Sementara pada tahap penanganan krisis, tim manajemen krisis akan diaktifkan. Mereka secara terus menerus akan merekam perkembangan isu serta  menyusun dokumen ringkasan fakta awal untuk disebarkan kepada semua anggota tim. Selanjutnya, lakukan audit penilaian isu, bangun strategi tergantung dari sifat krisis sembari terus melakukanpemantauan media. (ais)