JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pernyataan itu disampaikan Widodo saat menjadi keynote speaker dalam pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Jakarta, Jumat (6/12/2019). Di masa jabatannya yang baru genap tiga bulan, ia bertekad membawa posisi humas pemerintah ke arah yang lebih strategis, tak kalah strategis dengan humas di korporasi swasta.

Sebab, menurut Widodo, beratnya tugas yang diemban oleh GPR sebagai pengatur lalu lintas isu publik baik di dunia nyata maupun maya tidak bisa diwujudkan jika humas hanya menjadi sosok yang biasa-biasa saja. Apalagi, di tangan humaslah sesuatu yang biasa bisa menjadi luar biasa, mampu menciptakan isu yang tidak pernah terpikirkan menjadi sesuatu yang layak dinarasikan.

“Humas merupakan profesi yang serius dan selalu berhadapan dengan publik. Maka dari itu, posisinya juga harus strategis,” ujar mantan Wakil Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) itu.

Konsisten

Di sisi lain, ia juga mengajak humas pemerintah untuk berubah. Apalagi dengan adanya keluhan yang datang dari Presiden Joko Widodo terhadap kinerja humas pemerintah. Keluhan itu menjadi teguran serius bagi Widodo selaku Kepala Bakohumas yang bertugas mengkonsolidasikan seluruh humas pemerintah baik kementerian, lembaga, maupun daerah.

Menurut Widodo, di tengah derasnya arus informasi, hoaks, post-truth, praktisi GPR harus mampu menjadi produsen konten positif. Cara ini bisa dilakukan melalui media sosial pribadi masing-masing. “Tantangan terberat GPR saat ini adalah konsisten dalam membangun narasi, isi, konten melalui berbagai platform yang ada,” ujarnya.

Untuk itu, ia berpesan, semua GPR harus bermental milenial. “GPR harus punya media sosial dan jumlah pengikutnya minimal 500. Unggah konten positif minimal sehari sekali,” pintanya seraya menekankan tak perlu khawatir kehabisan konten positif. (ais)