Oleh Meylani, Pranata Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika/Wakil Ketua II Iprahumas

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Ini menjelaskan kecenderungan masyarakat yang lebih suka mengakses media sosial ketimbang bertanya pada mesin pencari untuk sebuah informasi. Situs yang dulu menjadi indikator eksistensi suatu lembaga, kini digeser oleh keberadaan media yang lebih bersifat personal, kreatif, dan interaktif.

Pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan unit vertikalnya, menjawab tantangan ini dengan menghadirkan instansinya lewat media Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Platform media sosial ini memiliki kemampuan untuk menjangkau publik dengan lebih efisien. Jangkauan/reach tinggi bisa didapat dalam waktu yang singkat dan biaya yang relatif rendah. Meski begitu, manfaat yang didapat dari praktisnya pengelolaan media sosial ternyata tidak serta merta menjadi solusi yang digdaya dalam membangun reputasi atau brand sebuah instansi.

Sejak aktif menggunakan media sosial, kebanyakan instansi menjadi bergantung pada platform. Bila dianalogikan dengan sebuah toko, platform adalah pemilik toko dan instansi menyewa satu lapak di dalamnya (secara gratis). Hal ini berarti keberadaan instansi di platform tersebut bergantung pada kebijakan pemilik platformnya.

Instansi tidak sepenuhnya memiliki kontrol terhadap platform media sosial. Pada 14 Maret 2019 lalu, Facebook mengumumkan bahwa sejumlah layanannya tumbang yaitu Facebook sendiri, Instagram, dan WhatsApp. Malfungsi beberapa fitur di platform tersebut terjadi selama berjam-jam.  Implikasinya, pada saat itu, akses para penggunanya menjadi sangat terbatas.

Setiap platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda. Twitter cocok untuk digunakan dalam menyampaikan pesan singkat karena adanya pembatasan jumlah karakter untuk setiap tweet-nya. Facebook lebih memberikan keleluasaan, namun memiliki segmen yang berbeda dengan publik di Twitter. Instagram spesifik digunakan untuk menampilkan konten grafis (foto dan audiovisual). Meski begitu, semuanya memiliki kelemahan yang sama yaitu tidak dapat menampilkan informasi lengkap secara mendetail dan pengarsipannya sulit ditelusuri.

Media sosial berperan baik sebagai etalase penyampaian informasi yang catchy, namun selanjutnya kita perlu menarik traffic dari media sosial ke platform yang kita miliki, yaitu situs web. Situs web menjadi landing page bagi publik yang terjaring lewat media sosial. Dengan keberadaan situs web yang  senantiasa dimutakhirkan, pengunjung dapat memperoleh informasi yang lebih rinci dan tersusun secara sistematis.

Integrasi Layanan Informasi

Dalam pengelolaan relasi dengan publik, satu instansi dapat memiliki beberapa akun di platform yang sama. Satu akun resmi instansi, ada lagi akun unit/ divisi di bawahnya, ditambah lagi akun

dengan brand produk atau program yang dipublikasikan, dan seterusnya. Belum lagi akun-akun di platform yang lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika, contohnya, memiliki masing-masing lebih dari lima akun di Instagram dan Twitter saja.

Dengan beragamnya kanal dan informasi yang khas di setiap akunnya, instansi perlu untuk mengintegrasikan berbagai brand tadi dalam sebuah laman yang memuat informasi komprehensif.

Sebagai kesimpulan, publik yang telah menerima informasi sekilas dari media sosial, seharusnya dituntun ke laman milik instansi yang berfungsi sebagai landing page di mana publik dapat mengakses informasi yang lebih lengkap, terperinci, dan sistematis. Ketiga hal ini, secara relatif, tidak dapat disediakan oleh media sosial yang menyajikan informasi singkat tanpa adanya fitur pemetaan klasifikasi informasi.

Seperti yang dinyatakan oleh Saravanakumar dan Lakshmi (2012) dalam studinya, media sosial adalah salah satu cara untuk mempromosikan sebuah situs web, brand, atau bisnis dengan cara berinteraksi dengan publik atau menampilkan hal-hal yang menarik publik melalui kanal tersebut.