BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Di era teknologi komunikasi dan informasi, humas pemerintah dituntut bergerak cepat mengisi ruang informasi publik. Informasi yang beredar cepat di masyarakat jangan sampai menjadi batu sandungan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Para insan government public relations (GPR) pun dituntut bekerja keras dalam menyampaikan informasi terkait hal yang sudah dilakukan.

“Kinerja pemerintah tidak akan bermakna apabila tidak disampaikan dengan baik kepada publik,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti saat mengisi materi di sesi PR Summit saat membuka rangkaian acara Piala Humas Jabar 2019.

Dalam menjalankan perannya membangun citra positif instansi, Niken juga menekankan pentingnya humas berkolaborasi. Terutama, dalam rangka menyampaikan narasi-narasi optimisme.

Tak lupa ia juga menyinggung tentang pentingnya humas pemerintah menyampaikan informasi melui format digital dan memaksimalkan peran media sosial. ”Grafis video, grafis informasi-informasi yang kekinian perlu sekali di era seperti sekarang,” imbuhnya. 

Multimedia

Kabid Hubungan Masyarakat Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa Rofik  pun berpendapat serupa. Menurutnya, jika dulu humas adalah pemain tunggal, sekarang multimedia adalah rumah mereka.

Peran humas menjadi lebih strategis apabila mereka mampu memanfaatkan berbagai platform media dengan maksimal sehingga jangkauan informasi dan komunikasinya makin luas juga efektif. “Dalam sekali waktu mereka dapat menyampaikan pesan kepada beragam masyarakat,” kata Aang.   

Sementara untuk meningkatkan kualitas informasi, saat ini Kemendagri tengah melakukan pemetaan informasi. Tujuannya, agar data dan informasi terkait pemerintah dari pusat sampai pemerintah daerah akan sama.  

Isu penyebaran informasi juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mantan Wali Kota Bandung itu terus mendorong pemerintahannya bergerak dinamis. Atau, ia menyebutnya dynamic government, sebagai landasan untuk menyukseskan visi Jabar Juara Lahir Batin. Termasuk, dinamis dalam hal penyebaran informasi.

Salah satu langkahnya adalah dengan menerapkan teori Pentahelix. Teori ini merupakan pendekatan pembangunan berbasis kolaborasi dengan Academic (akademisi), Business (swasta), Community (masyarakat), Government, hingga Media atau disingkat ABCGM. 

Piala Humas Jabar 2019 cara Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merefleksikan jelang satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Melalui event yang berlangsung selama dua hari tersebut, para insan humas se-Jawa Barat berkumpul guna mengikuti gelar wicara dengan beragam tema dan pembicara yang dihimpun dalam agenda PR Summit.

Kegiatan ini juga menjadi momen debut Informil—talkshow bersama Ridwan Kamil.  Acara ditutup dengan penyerahan apresiasi apresiasi kepada insan humas, protokol, dan jurnalis se-Jabar. (rtn)

Berikut ini pemenang penghargaan Piala Humas Jabar 2019
Pembawa acara keprotokolan kategori kota/kabupaten:
Juara 1 Laras Anisa (Kab. Garut)
Juara 2 Sri Purwanti (Kab. Pangandaran)
Juara 3 Rini Megawanti (Kab. Kuningan)

Pembawa acara keprotokolan kategori mahasiswa:
Juara 1 Arki Arji Pengstu (Universitas Majalengka)
Juara 2 Mehdi Hairi Yazdi (Universitas Padjadajran)
Juara 3 Farghenian Nur I (UIN Sunan Gunung Djati)

PPID kategori keterbukaan informasi perangkat daerah:
1. Badan Pendapatan Daerah
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

PPID kategori pengelolaan pengaduan perangkat daerah:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Badan Pendapatan Daerah
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

PPID kategori keterbukaan informasi partai politik:
1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat
2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat
3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat

PPID kategori keterbukaan informasi komisi pemilihan umum daerah:
1. KPUD Kota Bekasi
2. KPUD Kota Depok
3. KPUD Kabupaten Garut

PPID kategori keterbukaan informasi instansi vertikal:
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat

PPID kategori keterbukaan informasi pemerintah kota/kabupaten:
1. Kota Bekasi
2. Kab. Bandung
3. Kota Bandung

PPID kategori pengelolaan pengaduan pemerintah kota/kabupaten:
1. Kota Bandung
2. Kab. Karawang
3. Kab. Sumedang

PPID kategori keterbukaan informasi badan usaha milik daerah:
1. PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk
2. PT. Jasa Sarana
3. PT. Jamkrida Jabar

Pengelolaan media sosial tingkat kota/kabupaten:
1.Kota Bogor
2. Kota Bandung
3. Kota Sukabumi

Pengelolaan media sosial tingkat desa:
1. Desa Masawah Pangandaran (@Desamasawah)
2. Desa Gelar Anyar Cianjur (@Desa_gelaranyar)
3. Desa Rawalele Subang (@Desa_Rawalele)

Pengelolaan media sosial tingkat kelurahan:
1. Kelurahan Lebaksiliwangi Kota Bandung (@Kelurahanlebaksiliwangi)
2. Kelurahan Jatimurni Kota Bekasi (@kelurahan.jatimurni)l
3. Kelurahan Cimahpar Kota Bogor (@kelcimahpar)

Layanan informasi melalui internet (website ) kota/kabupaten:
1. Kab. Cianjur
2. Kota Bogor
3. Kab. Tasikmalaya

Instansi terpopuler di media kategori perangkat daerah Provinsi Jawa Barat:
Media massa (Dinas Pendidikan)
Sosial media  (Badan Pendapatan Daerah)

Instansi terpopuler di media kategori sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat:
Media massa (Biro Pemerintahan dan Kerjasama)
Sosial media (Biro Hukum dan HAM)

Lifetime Achievement
Ritha Suryalaga (Mamih Rita) — Jurnalis senior RRI Bandung.