JAKARTA, PRINDONESIA.CO - PLN tak tinggal diam. Termasuk, jajaran public relations (PR)-nya. Sekitar dua jam setelah kejadian, tepatnya pukul 13.20 WIB, PLN diwakili oleh Executive VP Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka, mengeluarkan pernyataan resmi yang pertama. Pernyataan yang dikemas berupa rilis tersebut disebarkan kepada media. Salah satunya melalui grup WhatsApp khusus media yang dikelola oleh PLN.

Pada rilis tersebut,  PLN menyampaikan maaf sebesarnya kepada masyarakat. Made juga mengatakan, padamnya listrik terjadi akibat adanya gangguan pada jalur transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV di Jawa Tengah. Namun, ia tak menyebutkan penyebab kegagalan pasok energi dari timur ke barat Jawa yang meliputi Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Hingga saat berita ini diturunkan, penyebabnya pun belum diketahui secara pasti. Di hadapan DPR RI, Selasa (6/8/2019), plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani masih meminta waktu agar pihaknya dapat melakukan investigasi secara menyeluruh.

Pada saat kejadian berlangsung, PLN secara berkala menyampaikan informasi terkini kepada media. Setelah mendistribusikan rilis pertama, masih di hari yang sama, pukul 15.30, PLN mengadakan konferensi pers di kantor P2B Gandul, Jakarta.

Usai pertemuan bersama media, PLN kembali mengeluarkan rilis kedua pukul 17.30, diikuti rilis ketiga pada jam 21.00 WIB. Pada rilis terakhir di hari itu, PLN menginformasikan sejumlah daerah yang sudah menyala sembari menyampaikan proses pemulihan masih terus dilakukan, tetapi secara bertahap. Mereka memastikan pihaknya terus mengupayakan proses pemulihan tersebut secara maksimal.

Namun, yang mungkin tidak disadari oleh PLN adalah layanan telekomunikasi ikut terkendala selama gangguan transmisi/padam listrik terjadi. Sekitar pukul 15.30, sinyal semua operator mendadak hilang. Otomatis, media sebagai kepanjangtanganan perusahaan mengalami kesulitan saat akan menyebarkan informasi. Pun ketika informasi tersebut tersampaikan di media yang bersangkutan, masyarakat kesulitan mengakses. Alhasil, upaya PLN menyampaikan informasi teraktual selama krisis berlangsung dianggap kurang maksimal.

Seperti yang disangkakan Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Jojo S. Nugroho. Ia menilai PLN minim memberikan informasi resmi. Akibatnya, informasi simpang siur marak beredar, hoaks pun tak terelakkan.  Ditambah lagi, saat ia mencermati cara plt Dirut PLN menjelaskan duduk perkara kepada Presiden RI Joko Widodo di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Menurutnya, makin menunjukkan ketidaksiapan tim komunikasi PLN menghadapi krisis.

"PLN seharusnya memiliki SOP penanganan krisis komunikasi yang lebih baik. Tidak perlu banyak janji. Yang penting, masyarakat tahu PLN bekerja untuk pemulihan listrik dan informasikan segala hal dengan jelas lewat media massa dan media sosial resmi PLN,” tegas Jojo seperti dikutip dari laman www.kompas.com, (5/8/2019).

Edhy Aruman, dosen LSPR dan Editor SWA dalam tulisannya di MIX, (5/8/2019), mencoba menanggapi bijak. Menurutnya, perusahaan perlu mewaspadai segala kemungkinan terburuk saat krisis terjadi. Termasuk, sulitnya masyarakat mengakses informasi karena jaringan komunikasi yang ikut terkendala selama krisis berlangsung. Di sinilah pentingnya pengelolaan komunikasi karyawan. Komunikasi karyawan merupakan salah satu langkah strategis komunikasi internal yang dilakukan perusahaan.

Secara teori, ia melanjutkan, tujuan komunikasi karyawan adalah membangun kepatuhan dan motivasi bagi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ketika terjadi krisis, komunikasi internal seharusnya bisa membuka peluang bagi setiap karyawan untuk ikut berperan sebagai komunikator yang baik bagi perusahaan. Untuk mewujudkan hal ini, perusahaan harus membenahi sistem dan membangun relasi komunikasi internal mereka agar menjadi kuat dan solid. (rtn/den)