BANDUNG, PRINDONESIA.CO – Peran mempersiapkan masyarakat menghadapi perkembangan zaman itu makin menantang tatkala kondisi demografi serta geografi seperti Indonesia dikenal majemuk, bahkan, Society 1.0 masih terjadi di Papua. Seperti yang diakui Tim Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Roysepta Abimanyu di hadapan peserta Sesi Konferensi PR INDONESIA (PRIA) 2019 di Bandung, Selasa (26/3/2019).

Sebaliknya, geliat perubahan sesuai perkembangan teknologi bergeliat di kota-kota besar. Berbagai industri manufaktur, misalnya, mulai menapaki era Revolusi Industri 4.0. Generasi mudanya pun tak mau kalah, mereka dengan penuh percaya diri membangun perusahaan rintisan berbasis teknologi informasi atau dikenal dengan istilah startups. Ada baiknya, kata Roysepta, kondisi yang sudah berkembang ini diikuti dengan adanya kokreasi antara pemerintah dengan masyarakat. “Keduanya harus berjalan berdampingan,” imbuhnya.

Langkah ini bisa ditempuh dengan cara membangun dialog dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan cara ini pula, pemerintah bisa mengetahui kondisi sosial di lapangan secara lebih riil. “Di sinilah peran GPR. Merekalah yang berperan aktif membangun situasi kokreasi dengan menjawab tantangan alogritma dan kecerdasan buatan,” ujarnya.

Dalam menjalankan peran tersebut, waspadai pula potensi tantangan yang akan muncul. Antara lain, average attention span atau kemampuan konsentrasi tinggi terhadap suatu kondisi, serta menjamurnya influencer di media sosial. Menurut Roysepta, influencer itu ibaratnya pisau bermata dua. Mereka bisa mendapat posisi sosial, bisa juga membangun engagement dengan audiens. Tak kalah penting, hendaknya PR membuat kampanye atau pesan yang mengandung nilai. (vin)