JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dua hal inilah yang selalu menjadi pijakan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati dalam bersikap. Baginya, sudah semestinya government public relations (GPR) tetap fokus mengomunikasikan hasil-hasil pencapaian pemerintah, baik di tahun politik yang tergolong sensitif maupun dalam kondisi normal. Untuk itu, GPR membutuhkan trik khusus agar tetap mampu menjaga reputasi institusi, meski kerap digempur isu politik. Adita pun membagikan tips untuk GPR dalam menghadapi tahun politik.

Cerdas, Cermat, Netral

Humas pemerintah sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus lebih cerdas, cermat dan netral dalam bersikap. GPR tidak diperkenankan untuk terlibat langsung dalam ranah politik dari salah satu kubu pasangan calon (paslon) tertentu. Namun, jika isu politik bersinggungan dengan institusi,maka humas terkait harus mampu menjelaskan berdasarkan sudut pandang pemerintah, bukan perwakilan paslon yang bersangkutan.

Aktif Meluruskan dan Menjelaskan

Ketika isu bernuansa negatif sudah mengarah kepada hoaks, berita palsu yang menyerang pencapaian kerja pemerintah, bahkan hingga pada taraf mendelegitimasi prestasi yang telah dicapai, maka GPR harus aktif meluruskan dan menjelaskan. Tujuannya, agar masyarakat tidak terpengaruh dan meragukan kinerja pemerintah.  Bagaimana pun trust masyarakat kepada pemerintah itu penting. Tanpa adanya trust, tidak akan ada dukungan dan partisipasi masyarakat menyukseskan program dan membangun negeri ini.

Kedepankan Capaian Kerja

Jelang pesta demokrasi, institusi pemerintah kerap didera berbagai isu. Kondisi ini membuat kinerja humas makin menantang. Menyikapi hal tersebut, Adita memberi tips, agar humas lebih memilih untuk mengedepankan capaiancapaian kerja pemerintah. Meski, tak jarang humas didera dilema. Strategi komunikasi tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman publik yang justru menilai pemerintah mendukung salah satu paslon, mengingat salah satu kandidat pada pemilu kali ini merupakan capres petahana.

Pahami Target Komunikasi

Humas harus memahami siapa target komunikasi yang ingin dicapai. masyarakat zaman sekarang cenderung kurang tertarik dengan penjelasan yang panjang dan penuh dengan data karena terkesan membosankan. Mereka membutuhkan pendekatan yang mengedepankan storytelling yang menampilkan testimoni dari pihak penerima manfaat. 

Rangkul Seluruh “Stakeholders”

Untuk mengantisipasi isu yang berpotensi mengganggu reputasi lembaga, ia mengimbau agar humas mampu merangkul seluruh stakeholders, tak terkecuali dengan media.

Sensitif Terhadap Isu Politik

Tak kalah penting, GPR harus lebih sensitif terhadap isu-isu politik sehingga dapat menempatkan diri dengan benar. “Karena humas pemerintah adalah  representasi pemerintah yang ada saat ini, bukan representasi salah satu capres,” pungkasnya. (ais)

Selengkapnya baca PR INDONESIA versi cetak dan SCOOP edisi 47/Februari 2019. Hubungi Sekhudin: 0811-939-027, [email protected]